Tersangka Korupsi Hw Dinonaktifkan, Plt.Bupati Bintan Tunjuk Bayu Jadi Plt.Kadis Perkim

Pj.Sekda Bintan Rony Kartika saat memberi keterangan Pers pada sejumlah wartawan atas penonaktifan tersangka Hw sebagai Kadis Perkim (Foto:Hasura)
Pj.Sekda Bintan Rony Kartika saat memberi keterangan Pers pada sejumlah wartawan atas penonaktifan tersangka Hw sebagai Kadis Perkim (Foto:Hasura)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan, akhirnya menonaktifkan Tersangka Hery Wahyu (Hw) sebagai kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan menunjuk sekretaris Perkim Bayu Wicaksono sebagai Plt.Kadis Perkim Bintan.

Pj Sekda Bintan Rony Kartika mengatakan, Penonaktifan sementara Hery Wahyu dari jabatannya itu, dilakukan Plt.Bupati Bintan karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tanjunguban.

“SK penunjukan Bayu Wicaksono selaku Sekretaris Dinas Perkim menjadi Plt Kadis Perkim Bintan, sudah ditandatangani oleh Plt Bupati Bintan. Bayu menggantikan Hery Wahyu dalam menjalankan tata administrasi pemerintahan di Dinas Perkim Bintan,” ujar Rony Kartika saat ditemui di Lapangan Sepak Bola Asyura Km 20 Gunung Lengkuas, Sabtu (23/7/2022).

Plt. Bupati lanjut Rony, juga berharap, Bayu Wicaksono dapat segera menjalankan tugas, Karena berbagai program yang direncanakan tahun ini harus dapat terealisasi dengan baik.

Terkait dengan status Hery Wahyu yang ditetapkan Kejari Bintan sebagai tersangka, Pj.Sekda Rony juga mengatakan, prinsipnya pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Dan untuk sementara Hery Wahyu dinonaktifkan selama masa persidangan dan pembuktiannya di pengadilan,” ujarnya.

Jika nanti status hukum yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap, sebut Rony, Pemerintah akan mengembalikan hak yang bersangkutan jika dikatakan tidak bersalah. Sebaliknya, Pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan Undang-Undang jika dinyatakan bersalah.

“Jadi sampai kasusnya berketetapan hukum atau inkrah, barulah kita tentukan pejabat definitifnya. Maka selama proses hukum berjalan Dinas Perkim akan dijalankan oleh Plt,” katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Bintan menetapkan, Hw, Sp dan As sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan TPA yang menelan dana APBD Bintan 2018 Rp.2,44 Miliar.

Atas penetapan ini, ke tiga tersangka juga dilakukan penahanan, di Sel Polres Bintan.

Penulis : Hasura
Editor : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.