Berkas Perkara Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna P21

Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang Tanjungpinang Provinsi Kepri.
Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang Tanjungpinang Provinsi Kepri.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Berkas perkara dugaan korupsi Rp7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, dinyatakan Penyidik Kejati Kepri lengkap atau (P21) Rabu (3/8/2022).

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri, Lambok M.J Sidabutar didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepri Nixon Andreas Lubis mengatakan, dengan dinyatakan P21 (Lengkap) berkas perkara dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 itu, siap dilakukan penuntutan.

“Artinya berkas sudah sempurna baik secara formal maupun materil dan siap dilakukan penuntutan dan pelimpahan ke PN Tanjungpinang,” kata Lambok di Kejati Kepri.

Dengan lengkapnya Berkas Perkara tersangka Lambok menegaskan,  Jika penanganan perakara tersebut tinggal menunggu penyerahan tersangka dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Tahap II.

“Tenggang waktu sesuai SOP 30 hari kedepan setelah Berkas dinyatakan P21,” jelasnya.

Ditanya apakah lima tersangka dari tindak pidana tersebut akan dilakukan penahanan, Lambok menyampaikan, nanti sesuai dengan arahan Kepala Kejasaan tinggi, serta alasan subjektif dan objektif penyidik.

“Nanti sesuai dengan arahan pimpinan, apakah ditahan atau tidak, sesuai alasan subjektif dan objektif oleh penyidik. Sehingga kita tidak tidak tergesah-gesah dengan penahanan,” pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, pada 31 September 2017 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri telah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan korupsi Rp 7,7 miliar dana tunjangan perumahan DPRD Natuna tahun 2011-2015.

Ke 5 tersangka yang ditetapkan itu adalah, mantan bupati Natuna Eliyas Sabli (Es) dan Raja Amirullah (Ra), Sekda Natuna SyamsuriZon (Sy), Mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra (Hc) dan mantan Sekwan DPRD M.Makmur (Mm).

Namun dalam penyidikan, Kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 7,7 Miliar ini mandek, ketika Jaksa Agung dipimpin Muhammad Prasetyo dan Kepala kejaksaan Tinggi Kepri dijabat Yunan Harjaka.

Kemudian setelah jabatan Kepala kejaksaan Tinggi beralih kepada Asri Agung Putra kasus Korupsi Natuna ini juga tidak kunjung dituntaskan.

Selama 4 tahun “Mandek”, penerus pimpinan kepala Kejaksaan Tinggi Kepri yang dijabat Edy Birton dan Sudarwidadi juga tidak dapat menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi 5 tersangka ini.

Pada saat kejati Kepri dipimpin Hari Setiono, kasus dugaan korupsi ini kembali disidik, Hingga akhirnya Gerry Yasid dan Aspidsus Kejati Kepri kembali melakukan penyidikan.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi 

Leave A Reply

Your email address will not be published.