Kejati Kepri Periksa Pejabat BP.Batam dan Saksi Lain di Korupsi Jembatan Bintan Rp16.9 M

Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang Tanjungpinang Provinsi Kepri.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang Tanjungpinang akan kembali memanggil dan memeriksa pejabat BP.Kawasan Batam, Kontraktor dan pihak lain, dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan proyek Jembatan Rp16,9 Miliar tahun 2018-2019 di Tanah Merah kecamatan teluk Bintan..

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyidik Kejaksaan tinggi Kepri akan kembali memanggil dan memeriksa pejabat BP.Batam, Kontraktor dan pihak lain, dalam  dugaan korupsi pembangunan proyek Jembatan Rp16,9 Miliar tahun 2018-2019 di Tanah Merah kecamatan Teluk Bintan.

Sebagaimana diketahui, Proyek Jembatan Tanah Merah di Bintan yang menelan dana Rp 16.9 Miliar tahun 2018-2019, merupakan proyek Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP.Batam) dalam menunjang sarana dan prasarana kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan-Tanjungpinang serta Karimun (BBK).

Alokasi anggaran pada proyek Jembatan Tanah Merah di Bintan sendiri, dianggarkan dari dana Perbendaharaan Negara APBN 2018 sebesar Rp9,6 miliar dan Tahun 2019 sebesar Rp7,3 Miliar atau (Rp 16,9 M 2018-2019).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Lambok M.J Sidabutar, didampingi Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Nixson Andreas, membenarkan hal tersebut.

“Pada Penyidikan yang dilakukan tim Pidana Khusus, akan kembali memanggil sejumlah saksi dari BP.Batam, Kontraktor, Konsultan dan saksi lain,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Nixon Andreas pada PRESMEDIA.ID Jumat (5/8/2022).

Sebelumnya kata Nixon, Tim Intel  juga sudah memanggil dan memeriksa 9 orang saksi pada kasus  dugaan korupsi proyek Jembatan itu. Sejumlah saksi yang dipanggil saat itu adalah pejabat BP.Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pelaksana Teknis lainya.

“Alokasi anggaran Proyek Jembatan Bintan ini menggunakan dana Perbendaharaan Negara dari APBN melalui DIPA atau Pos Anggaran BP.Kawasan Batam. Pelaksana kegiatan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)-nya adalah Pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP.Batam),” pungkasnya.

Proses penyidikan sendiri, dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka dari dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan tersebut.

Adapun posisi kasus, berawal pada tahun 2018 BP.Kawasan Batam mengalokasikan anggaran pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan di Tanah Merah Bintan dalam menunjang sarana dan prasarana FTZ menggunakan anggaran APBN 2018 dengn nilai kontrk pekerjaan Rp.9,66 miliar. Kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan itu adalah PT.BFG dan konsultan pengawas CV.DS, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender.

Namun dalam pelaksanaanya, hingga habis masa pelaksanaan pekerjaan pada 14 Desember 2018, PT.BFG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP.Batam melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real progress pekerjaan 35,35 persen dan realisasi pembayaran sebesar Rp.3.523.000.000,-.

Adapun alasan pemutusan kontrak yang dilakukan PPK dari BP.Batam, disebabkan PT.BFG tidak dapat mendatangkan tenaga ahli, project manager dan Site Manager serta, alat dan supply material tiang pancang yang menjadi pekerjaan utama.

Selanjutnya pada 2019, pekerjaan jembatan kembali dilanjutkan BP.Batam dengan alokasi pagu anggaran Rp.7,5 milyar. Melalui pelelangan, Pejabat Pelaksana Lelang (PPL) memenangkan CV.BML sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan dengan nilai kontrak Rp.7.395.000.000,-,  jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender.

Sedaangkn Konsultan Pengawas Pekerjaan pada proyek 2018 ini adalah CV.PPC dengan nilai kontrak Rp.249.000.000,-.

Kemudian pada 5 November 2019, PPK dan Konsultan Pengawas serta Kontraktor penyedia pekerjaan, mengadakan rapat evaluasi, dengan hasil rapat, dalam pekerjaan, ditemukan adanya permasalahan teknis adanya  perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang dibandingkan dengan desain perencanaan awal.

Selain itu, juga ditemukan penurunan tanah timbunan yang telah terpasang, serta gulingan tanah pada dinding penahan tanah oprit jembatan, Akibatnya, permukaan Jembatan menjadi miring ke arah dalam abutment dan tiang pancang bawah dinding penahan tanah  juga patah.

Namun atas sejumlah permasalahan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK BP.Batam) tetap melakukan pembayaran progres pekerjaan 100 persen atau Rp.7.395.000.000,- pada 18 Desember 2019, sementara Jembatan hingga saat ini tidak bisa digunakan.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi  

Leave A Reply

Your email address will not be published.