Aktivitas Pukat Trawl dan Cantrang Diduga Dibekingi Oknum Aparat

*PSDKP: Kapal Salahi Alat Tangkap Hanya di Sanksi Denda

Tiga Unit Kapal Kayu yang diduga Kapal pukat Trawl di Kota Tanjungpinang
Aktivitas kapal penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Trawl mini, Cantrang di Bintan dan Tanjungpinang diduga dibekingi oknum aparat. Hal itu terlihat bebasnya sejumlah kapal pukat ini beroperasi menangkap ikan di laut Tanjungpinang  dan Bintan tanpa ada penindak dari aparat.(Foto:Presmedia) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Aktivitas Kapal penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Trawl Mini, Cantrang di laut Bintan-Tanjungpinang, diduga dibekingi oleh oknum aparat.

Kendati secara jelas telah dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, Namun sejumlah kapal itu saat ini bebas melakukan penangkapan di laut Kepri tanpa ada tindakan dan pengawasan.

Informasi yang diperoleh Media ini, bebas-nya aktivitas kapal pukat trawl mini dan Cantrang menangkap ikan di laut Kepri itu, karena dibekingi dan dikoordinir oleh beberapa oknum aparat dengan mengatasnamakan kerjasama Koperasi.

Aktivitas itu, disebut dikoordinir oleh beberapa oknum pengusaha kapal Trawl mini, dan Cantrang bersama beberapa oknum aparat.

“Kalau mau nangkap pakai trawl mini harus daftar, ada persatuan nya, Satu Kapal bayar Rp2 juta per bulan,” ujar sumber yang namanya enggan dipublikasi pada Media ini, Minggu, (14/8/2022).

Sementara itu, dari penelusuran PRESMEDIA.ID di Tanjugpinang dan Bintan, saat ini terdapat ratusan kapal pukat trawl mini dan cantrang milik oknum pengusaha yang sudah dimodifikasi. Sejumlah Kapal itu, berada di pelantar Kampung Bugis Tanjungpinang, Pelantar KUD dan kawasan laut Rimba Jaya Tanjungpinang.

Di daerah Bintan juga ditemukan kapal tanpa merk diduga pukat trawl mini sandar di kawasan pelabuhan CV.Harapan Jaya Perkasa milik pengusaha ikan Sudirman di Tokojo Kijang.

Saat ditemui media ini, seorang tekong atau Nahkoda bernama Tafsiran, mengakui, kalau kapal yang dibawanya adalah pukat trawl untuk menangkap udang milik Jono yang biasa beroperasi melakukan penangkapan laut Numbing-Bintan.

“Kami pakai jaring pukat udang, biasanya menangkap di daerah Numbing,” ujarnya.

Tafsiran juga mengakui, cara kerja pukat trawl hela dasar udang (shrimp trawl) kapal-nya dengan jaring trawl mini, Pukat hela (trawl), Pukat hela dasar (bottom trawl), Pukat hela dasar berpalang (beam trawls), Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) tidak jauh beda.

“Cara kerjanya hampir sama dengan dengan jenis Pukat Trawl atau cantrang. Dengan ukuran jaring 7-10 meter jaring disertai pemberat dan pelampung diturunkan dengan dengan tali panjang,” ujarnya.

Terkait keberadaan kapal pukat trawl mini di pelabuhan perikanan Tokojo Kijang Bintan timur itu, Pemilik CV.Harapan Jaya Perkasa Sudirman enggan memberi tanggapan.

Dua pekerja CV.Harapan Jaya Perkasa, A Hin dan Diah yang berusaha dimintai konfirmasi, tidak bersedia memberi komentarnya, Karena katanya harus ada izin dari bos-ya Sudirman.

“Kami nggak bisa kasi tanggapan, harus tanya dan seizin Bos (Sudirman) dulu,” ujar A Hin dan Diah pada media ini.

Adapun ciri khas, kapal Trawl mini dan Cantrang ini, memiliki dua tiang penyangga di bagian belakang buritan kapal sebagai pengikat dan penarik tali pukat trawl. Dengan menggunakan jaring ukuran lobang 1-2 centi meter, jaring pukat yang berukuran 10-20 meter juga memiliki kayu sepanjang 1-2 meter dijaring, dua papan untuk menghela dan membuka jaring setelah ditebar ke laut dengan pemberat dan pelampung di atasnya.

PSDKP: Kapal Salahi Alat Tangkap Hanya di Sanksi Denda

Kedati penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang dan Trawl 18 jenis lainya telah dilarang di Permen KP Nomor:18 Tahun 2021. Namun mengenai sanksi, sesuai dengan Permen KP Nomor:18 Tahun 2021 ini, ternyata tidak ada yang dipidana penjara.

Karena sesuai dengan UU Cipta Kerja atau (Omnibus low) pelanggar aturan Permen tentang Alat Tangkap itu hanya dikenai sanksi administrasi atau denda.

Satuan Pengawas SDA Kelautan Perikanan PSDKP Tanjungpinang Bintan Heri Setiawan, mengatakan pihaknya tetap konsen melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) pukat trawl mini yang dilarang peraturan menteri perikanan itu.

Namun sebagai PPNS penyidik pusat, Heri mengakui, Kapal patroli PSDKP memiliki keterbatasan melakukan pengawasan, Khususnya di kawasan laut 12 mill ke Bawah.

Aktivitas operasi Kapal pengawasan KKP Kaatanya, haya atas 12 mill laut ke atas sesuai dengan kewenangan Pemerintah pusat. Sementara dibawah 12 mil disebut menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah (Provinsi) sebagai pemilik wilayah.

“Kalau kapal Patroli PSDKP-kan bergerak sesuai dengan surat tugas. Selain itu Kapal KKP yang melakukan pengawasan juga sering tidak tepat dengan lokasi kapal pukat trawl dan cantrang yang melakukan penangkapan ikan dengan API yang memang dilarang,” ujarnya Sabtu (13/8/2022) di Pasar ikan Barek Motor Kijang.

Namun demikian lanjutnya, KKP dikatakan Heri juga pernah melakukan penangkapan terhadap kapal yang menggunakan alat tangkap ikan Cantrang itu di daerah Perairan Natuna.

Namun untuk proses hukumnya, hanya dikenakan sanksi administrasi, Karena memang di UU Cipta Kerja (UUCK) terkait dengan pelanggaran-pelanggaran izin usaha, zonasi dan alat tangkap ini sanksinya hanya administratif, teguran, sanksi pencabutan izin dan atau denda,” sebutnya.

Sedangkan di wilayah Bintan dan Tanjungpinang yang saat ini kapal pukat trawl marak, diakui Heri belum ada yang ditindak.

Heri juga mengatakan, informasi yang disampaikan akan menjadi masukan kepada atasan di PSDKP. Karena sebut Heri, dengan laut yang sangat luas, membutuhkan kolaborasi dan laporan dari masyarakat.

“Sebaiknya memang pengawasan harus kolaborasi oleh semua pihak, Nelayan, Pemerintah daerah dan PSDKP,” ujarnya

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.