Polda Kepri Supervisi dan Sosialisasi Perlunya Keterbukaan Informasi Di Kepolisian

Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar didampingi Komisi  Informasi Provinsi Kepri dan Wakapolresta di Mapolresta Tanjungpinang menggelar supervisi dan sosialisasi perlunya keterbukaan informasi publik di kepolisian.
Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar didampingi Komisi  Informasi Provinsi Kepri dan Wakapolresta di Mapolresta Tanjungpinang menggelar supervisi dan sosialisasi perlunya keterbukaan informasi publik di Kepolisian.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Polda Kepri melakukan Supervisi FT Kehumasan dan Asisten perlunya keterbukaan informasi publik di Kepolisian.

Kegiatan dilaksanakan Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar didampingi Komisi Informasi Provinsi Kepri dan Wakapolresta di Mapolresta Tanjungpinang.

Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Arief Robby Rachman, mengharapkan kegiatan Supervisi FT Kehumasan dan Asistensi Serta sosialisasi keterbukaan informasi publik oleh Bid humas Polda Kepri dan Komisi Informasi Provinsi Kepri dapat dilaksanakan dengan serius.

“Jadikan sebagai momen untuk saling bertukar pikiran. Selamat datang di Polresta Tanjungpinang,” kata Arief dalam rillis yang dikirim Humas Polda Kepri, Selasa (30/8/2022).

Sementara itu, Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar, menyampaikan SI humas jajaran Polres yang sebelumnya masih bergabung dengan Bag Ops namun sekarang sudah berdiri sendiri.

Ia menjelaskan tugas SI Humas tidak hanya menjadikan media sebagai mitra dalam memberikan informasi tentang kegiatan kepolisian yang positif, aktual, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Namun perkembangan era digital juga menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi SI Humas ke depannya dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Sehingga meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan sehingga dapat membuat opini positif bagi masyarakat terhadap Polri.

Oleh karena itu lanjutnya, Humas harus selalu update dalam setiap perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi.

“Kemudian terkait dengan penilaian keterbukaan informasi publik, Polda Kepri tahun 2019 masih rendah dan di kategorikan tidak informatif, tetapi dengan upaya dari Kapolda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri serta rekan-rekan semua di tahun 2021 nilai Polda Kepri menjadi informatif,” paparnya.

Selanjutnya, untuk di tahun ini Kabid Humas Polda Kepri mengajukan tiga Polres yang akan di nilai untuk keterbukaan informasi publik yaitu Polresta Barelang, Polresta Tanjungpinang dan Polres Karimun.

“Tujuan salah satunya adalah untuk penilaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).” jelasnya.

Lebih lanjut lagi, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Ferry M. Manalu, menyampaikan setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Selain itu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebuah informasi yang tidak transparan yang dilakukan oleh pejabat publik akan menimbulkan sengketa informasi publik di tengah-tengah masyarakat.

Pada saat itulah negara hadir dalam membuat undang-undang sebagai payung hukum, yaitu Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu Standard Layanan Informasi ( Indeks Keterbukaan Informasi dan Monev) dan Penyelesaian Sengketa Informasi (Mediasi Dan Putusan).

Selanjutnya dilanjutkan dengan paparan dari Kadiskominfo Provinsi Kepri kemudian Tim dari Bidhumas Polda Kepri melakukan pendalaman pada fungsi teknis kehumasan SI Humas Polresta Tanjung Pinang, SI Humas Polres Bintan dan SI Humas Polres Lingga.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.