Presiden Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi Dari Penyesuaian Kenaikan Harga BBM

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Presiden secara virtual Senin (12/09/2022).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Presiden secara virtual Senin (12/09/2022).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat hingga daerah, bekerja sama menangani dan menekan laju inflasi akibat penyesuain kenaikan harga BBM tahun ini. Hal itu dikatakan Presiden dalam rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah secara virtual Senin (12/09/2022).

Kepada seluruh kepala daerah, Presiden juga menegaskan, Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.

“Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insyaAllah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di,bawah 5 persen,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, ada cara khusus yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

“Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Ansar usai mengikuti rapat tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri sejak jauh sebelum kenaikan BBM telah melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan rutin menggelar operasi pasar murah di beberapa kabupaten dan kota.

“Kita terus pastikan ketersediaan bahan pangan pokok murah melalui pasar, kemarin di Natuna juga kita lakukan. Ini upaya untuk mengintervensi harga di pasar,” kata Gubernur Ansar.

Ansar juga mengaku dengan kenaikan harga BBM, pihaknya telah mengambil langkah untuk mengontrol kenaikan tarif transportasi laut di Kepri agar tidak memberatkan masyarakat. Hal itu ditandai dengan dikeluarkanya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1065 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Kita tetapkan kenaikan tarif jangan lebih dari 20 persen, kita sama-sama kendalikan inflasi di daerah, karena transportasi itu penyumbang inflasi terbesar juga di Kepri. Jadi kalaupun harus naik, jangan sampai memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.