Plt.Kadis Perkim Bintan Minta Doa di Korupsi Jembatan Tanah Merah Bintan

Plt Kepala dinas Perumahan dan pemukiman (Perkim) Bintan, Bayu Wicaksono meminta doa atas pemeriksaanya di dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan
Plt Kepala dinas Perumahan dan pemukiman (Perkim) Bintan, Bayu Wicaksono meminta doa atas pemeriksaanya di dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan. (Foto:Hasura) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Bintan, Bayu Wicaksono meminta doa atas pemeriksaanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan.

“Mari kita hargai proses yang sedang berjalan. Saya minta doa dari kawan-kawan dan minta suport dari kawan-kawan,” katanya Bayu saat dikonfirmasi wartawan di DPRD Bintan Senin (13/9/2022).

Bayu juga mengakui, jika dirinya sebagai PPK dalam dugaan korupsi proyek jembatan yang disidik Kejaksaan tinggi Kepri itu, sudah dua kali dipanggil dan diperiksa.

“Iyah sudah dua kali saya diperiksa,” ujar Bayu.

Selaku warga negara yang baik lanjutanya, tentu dia memiliki kewajiban mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan atas pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dirinya, dia juga mengaku datang dan memenuhi panggilan Penyidik sebagai saksi.

“Saya menghargai segala proses yang sedang berjalan. Mulai dari penyelidikan sampai dengan penyidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan tinggi Kepri meningkatkan status Penyelidikan dugaan korupsi Rp17,05 Miliar proyek Pembangunan Jembatan Badan Pengusahaan Kawasan (BP.Kawasan) di Tanah Merah Kabupaten Bintan 2018-2019 ke Penyidikan.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri, Lambok M.J Sidabutar, didampingi Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Nixson Andreas, mengatakan penyidikan dugaan korupsi proyek BP.Kawasan itu dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket Lid) penyelidikan yang dilakukan tim Intel Kejaksaan Tinggi Kepri sebelumnya.

“Dari ekspos Pulbaket Lid yang kami lakukan, telah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dari pembangunan proyek jembatan ini, Sehingga proses penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan oleh Jaksa Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati Kepri,” ujarnya.

Proses penyidikan lanjut Lambok, dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka dari dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan tersebut.

Adapun kasus posisi kasus sebutnya, berawal pada tahun 2018-2019 BP.Kawasan Bintan mengalokasikan anggaran proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan, dalam menunjang sarana dan prasarana kawasan FTZ Bintan dengan anggaran APBN 2018 Rp.9,66 miliar.

Atas proyek ini, Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek menetapkan PT.BFG sebagai pelaksana dan CV.DS sebagai konsultan pengawas, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender.

Namun dalam pelaksanaanya, hingga habis masa Pengerjaan pada 14 Desember 2018, PT.BFG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real progress pekerjaan 35,35 persen dan realisasi pembayaran sebesar Rp.3.523.000.000,-.

Adapun alasan pemutusan kontrak yang dilakukan PPK BP Kawasan, disebabkan PT.BFG tidak dapat mendatangkan tenaga ahli, project manager dan Site Manager serta, alat dan supply material tiang pancang yang menjadi pekerjaan utama.

Selanjutnya pada 2019, pekerjaan jembatan kembali dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp.7,5 milyar. Atas pekerjaan ini, PPL menunjuk pelaksanaan pekerjaan CV.BML dengan nilai kontrak Rp.7.395.000.000,-, dan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender. Konsultan pengawas Pekerjaan sendiri adalah CV.PPC dengan nilai kontrak Rp.249.000.000,-.

Namun dalam perjalanannya pelaksanaan proyek pekerjaan Jembatan, juga tidak kunjung disiapkan kontraktor pelaksana. Hingga akhirnya pada 5 November 2019, PPK dan Konsultan Pengawas serta Kontraktor penyedia pekerjaan mengadakan rapat Evaluasi.

Dari rapat tersebut, dinyatakan, Pekerjaan proyek Jembatan ditemukan permasalahan teknis, berupa, adanya perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang yang berbeda dengan desain perencanaan awal.

Kemudian, juga ditemukan penurunan tanah timbunan yang telah terpasang disebabkan kelebihan estimasi perhitungan mekanika dari karakteristik tanah yang lunak setebal 12 sampai 18 meter.

Tragisnya, dengan kondisi pekerjaan yang tidak siap ini, mengakibatkan proyek jembatan itu terbengkalai. Namun demikian,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  BP.Kawasan) tetap melakukan pembayaran progres pekerjaan 100 persen pada 18 Desember 2019.

Atas sejumlah data itu, proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan 2018 dan 2019 pekerjaan konstruksinya tidak dapat diselesaikan kontraktor sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak

Dan PPK, juga tidak melakukan pengendalian realisasi progress pekerjaan, hingga proyek jembatan Tanah Merah Bintan itu tidak siap dan tidak bisa dimanfaatkan, dan mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp.11.663.260.722,-.

Penulis:Hasura
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.