Pengwil IPPAT Kepri Minta Pemerintah Daerah Segera Bahas Perda Baru Pemungutan BPHTB

Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad saat menghadiri rapat koordinasi bersama Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Kepri di Comfort Hotel Tanjungpinang. (Foto: Humas-Kepri)
Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad saat menghadiri rapat koordinasi bersama Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Kepri di Comfort Hotel Tanjungpinang. (Foto: Humas-Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil IPPAT) Provinsi Kepri, meminta Pemerintah daerah segera membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) baru dasar pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal itu dikatakan Sekretaris Pengwil IPPAT Kepri Sutikno, atas perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Atas perubahan ini, mengharuskan disusulnya Peraturan Daerah Baru sebagai dasar pemungutan BPHTB,” jelas Sutikno pada gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Kepri di Comfort Hotel Tanjungpinang, Selasa, (13/9/2022).

PPAT lanjut Sutikno, selama ini berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sutikno juga mengatakan, anggota IPPAT Kepri berjumlah 237 orang yang terbagi atas 4 Pengda yaitu Pengda Tanjungpinang sebanyak 59 orang, Batam 125 orang, Bintan 25 orang dan Karimun 23 orang. Sedangkan anggota IPPAT yang berasal dari Kabupaten Natuna, Lingga dan Anambas bergabung dengan Pengda Tanjungpinang.

“Komunikasi antara PPAT dengan tatanan teknis di bawah seperti BP2RD juga cukup baik. Kiranya kami di Pengwil IPPAT juga dapat dilibatkan dalam penyusunan Perda ini sehingga penerapannya akan lebih baik” ujar Sutikno.

Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan itu juga mengatakan, kepastian hukum dalam bidang pertanian untuk penanaman investasi di daerah merupakan suatu kebutuhan utama.

Pemprov Kepri kata Ansar, sangat berkepentingan terhadap keberadaan PPAT sebagai mitra kerja karena Kepri merupakan daerah yang bergerak dan memobilisasi investasi.

“Provinsi Kepri yang merupakan daerah mobilisasi Investasi, harus memiliki kepastian hukum dengan perolehan hak atas tanah yang dapat difasilitasi melalui keberadaan PPAT termasuk notaris,” ujarnya.

Kedepan lanjut Ansar, Kepri akan jadi salah satu pusat pertumbuhan investasi. Saat ini saja kata Ansar selama 2 tahun sudah USD 1,8 miliar investasi yang ditanamkan PT.Bintan Alumina Indonesia di Bintan.

“Maka ini terus kita perluas. Pola-pola pendekatan membangun kawasan ekonomi jauh lebih efektif dalam membangun secara sporadis. Kalau terbangun dengan baik, nilai ekonomisnya jadi tinggi” ujar Gubernur.

Untuk itu lanjut Ansar, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dan menjadi organisasi IPPAT Kepri sebagai salah satu sarana komunikasi, saling mengingatkan, tempat diskusi membangun inovasi.

“Bagi Pengurus Pengwil maupun Pengda tidak usah sungkan untuk konsultasikan berbagai permasalahan secara vertikal maupun horizontal” pesan Ansar.

Dalam mencari pemecahan masalah terkait pertanahan di level teknis serta komitmen bersama membangun image positif sebagai mitra kerja, nsar juga menyarankan perlunya digelar acara harmonisasi tugas dengan mengundang BPN, BP2RD, Bappeda Provinsi dan Kabupaten Kota serta Pemko dan Pemkab se-Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.