Pesta Tambang Selesai, Komisi IV DPR dan Gakkum KLHK Segel 12 Lokasi Hutan Eks-Tambang Bauksit di Bintan

Gakkum KLHK segel 12 Lokasi hutan eks-tambang bauksit di Kabupaten Bintan (Foto: Hasura)
Gakkum KLHK segel 12 Lokasi hutan eks-tambang bauksit di Kabupaten Bintan (Foto: Hasura)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Tiga tahun operasional tambang bauksit di Kabupaten Bintan tutup, Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru sibuk bertindak, melakukan penyegelan dan pemasangan plang di 12 titik lahan eks tambang bauksit di pulau Bintan.

Salah satu lahan yang mereka segel dengan plang adalah kawasan eks tambang bauksit Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kamis (15/9/2022).

Di Lahan hutan lindung seluas 4,3 Hektare (Ha) itu, hasil buminya juga telah ditambang dan dikeruk sejumlah perusahaan pada 2019 tahun lalu. Dan kemudian anggota DPR-RI bersama Gakkum KLHK kementerian turun melakukan penyegelan dan disaksikan oleh Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan bersama beberapa OPD Bintan serta OPD Pemprov Kepri.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, mengatakan ada 12 titik lokasi lahan hutan di Kabupaten Bintan yang akan disegel dan dipasang plang oleh Gakkum KLHK. Lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan yang sudah ditambang.

“Kita akan segel 12 titik lokasi dan saat ini baru 5 lokasi yang kita pasang plang segel. Tinggal 7 lokasi lagi nanti kita minta Gakkum KLHK segera disegel,” ujar Sudin.

Di 12 titik lokasi lahan hutan lindung seluas 300 Hektar itu, lanjut Sudin, juga telah dijarah dan tambangnya dikeruk sejumlah perusahaan pemilik pertambangan yang saat ini telah dihukum pidana. Sementara lahan bekas pertambangan yang ternyata adalah kawasan hutan Lindung itu dibiarkan kosong.

“Jadi lahan itu sudah diidentifikasi oleh Gakkum KLHK. Selain di Kampung Gisi juga ada di pulau-pulau seperti Koyang dan Telang. Hingga kita minta agar Gakkum KLHK menyegel-nya hingga lahan tersebut tidak dikelola kembali,” ujarnya.

Setelah dipasang plang, lanjutnya, pihaknya akan memanggil BPDAS di Kota Batam. Nantinya dia akan meminta BPDAS langsung melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang tersebut.

“Tujuannya agar lahan itu tidak kosong. Kalau kosong akan diduduki oknum tidak bertanggungjawab dan juga rawan longsor. Nanti kalau sudah longsor yang disalahkan warga itu Tuhan padahal itu perbuatan manusia,” katanya.

Ditanya mengapa baru saat ini Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak di lahan Eks tambang itu, Politisi PDI-P itu mengaku, baru mendapatkan aduan dan mengetahui terjadinya penambangan di lahan Hutan lindung kabupaten Bintan itu.

“Sebelumnya tidak ada adukan, dan kami baru tahu. Bagaimana mau bertindak. Karena sudah ada adalah kami langsung tinjau,” sebutnya.

Sudin juga mengatakan, tidak melarang pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Namun demikian bisnis yang dikembangkan tidak boleh merugikan negara. Karena jika negara dirugikan maka pihaknya akan tindak.

“Orang berusaha boleh tapi negara tidak boleh dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengatakan sangat mendukung dilakukannya penyegelan lahan eks tambang. Karena lahan itu dibiarkan begitu saja setelah hasil buminya dijarah

“Tadi Komisi IV DPR RI sudah lakukan penyegelan lahan eks tambang. Mereka sudah memerintahkan suatu lembaga untuk mendesain pengelolaan lahan. Jadi nanti lahan itu akan ditanami tanaman namun belum tau tanaman apa yang tepat,” katanya.

Roby meminta, jenis tanaman yang ditanam nantinya harus produktif agar tanaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga tempatan.

“Tanaman yang ditanam itu harus produktif agar 5 tahun kedepan dapat dimanfaatkan oleh warga,” tutupnya.

Penulis: Hasura
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.