Misbardi Sebut Pencairan Dana Hibah APBD 2020 Sudah Sesuai Prosedur dan Rekomendasi Kepala OPD

*Penyidikan Polisi dan Dakwaan Jaksa Dikorupsi Dana Hibah APBD 2020 Dipertanyakan

Mantan Plt. Kepala BPKAD Kepri Misbardi saat diperiksa sebagai saksi PN Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022). menyebut pencairan dana hibah APBD 2020 sudah sesuai prosedur dan rekomendasi kepala OPD (Foto: Roland)
Mantan Plt. Kepala BPKAD Kepri Misbardi saat diperiksa sebagai saksi PN Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022). menyebut pencairan dana hibah APBD 2020 sudah sesuai prosedur dan rekomendasi kepala OPD (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Misbardi, mengatakan, pengucuran dana hibah APBD 2020 Provinsi Kepri Kepada Lembaga dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan rekomendasi Kepala dinas dan Lembaga di Provinsi Kepri.

Hal itu dikatakan Plt.Kepala BPKAD Kepri Misbardi saat diperiksa sebagai saksi terhadap 5 terdakwa dugaan korupsi dana hibah Bansos Dispora Provinsi Kepulauan Riau di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022).

“Pencairan dana hibah Bansos ini sudah sesuai prosedur dan seluruh penerima dana hibah berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dispora Kepri,” ujar-nya di PN Tanjungpinang.

Pernyataan Plt.Kepala BPKAD Kepri Misbardi ini, juga seolah mempertanyakan penyidikan dan penetapan 6 tersangka oleh Penyidik Polda Kepri, serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 5 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos yang merugikan negara Rp6,2 Miliar itu.

Di persidangan, Misbardi juga mengatakan sebelum mencairkan dana hibah untuk organisasi dan LSM di Kepri itu, pihaknya telah memiliki kualifikasi hingga diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Jika tidak ada rekomendasi dari Kepala OPD dan tidak memiliki kualifikasi sebagai penerima, Maka dananya tidak kami kucurkan dan saya langsung menelpon Kepala OPD nya,” uajar Misbardi.

Misbardi juga menyebut, jika pemberian dana hibah itu, telah sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

Semua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disebutkan, juga telah dilengkapi oleh penerima seperti dokumentasi, hingga kwitansi kegiatan.

Disinggung hakim mengenai dakwaan JPU terhadap 5 terdakwa, yang menyebut OPD (Dispora Kepri) tidak pernah menyampaikan rekomendasi terhadap sejumlah organisasi dan OKP penerima dana hibah itu, sebagaimana jawabannya di BAP pemeriksaan Penyidik, Misbardi berdalih, bahwa yang memverifikasi 20 Proposal itu adalah staf-nya.

“Dari hasil verifikasi staf saya, puluhan proposal itu dinyatakan lengkap secara administrasi sebelum dana hibah dicairkan,” ujarnya.

Terhadap 45 proposal bermasalah yang diajukan oleh Ormas dan OKP, Misbardi mengatakan, jika sejumlah proposal itu, yang merekomendasikan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri.

Penambahan Dana Hibah di APBD 2020 Disebut Misbardi Atas Persetujuan DPRD

Sementara itu, mengenai penambahan anggaran dana hibah di APBD 2020 Kepri, dari Rp 30 Miliar menjadi Rp 51 Miliar dikatakan Misbardi, berdasarkan pembahasan tim TAPD yang diketuai oleh T.S Arif Fadillah serta persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD Kepri.

“Tapi saat itu pembahasannya secara global,” jelasnya.

Ketika disinggung Majelis Hakim, mengapa BPKAD Kepri saat itu mencairkan dana bantuan hibah padahal Provinsi Kepri sedang dilanda wabah virus corona (Covid-19). Misbardi mengatakan, kalau proposal yang dicairkan melalui SPM dan SP2D itu merupakan proposal yang diajukan di Tahun 2019.

“Dokumen yang kami terima sudah sesuai dengan tanggal dan waktu pengajuan proposal. Tidak ada yang membuat tanggal mundur,” jelasnya.

Mengenai waktu Pencairan, Misbardi juga mengatakan, bahwa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri tentang penerima dana hibah lebih dulu dikeluarkan naru dilakukan penandatanganan NPHD.

“Ke 45 proposal ini cairnya ada yang satu tahap, ada yang dua tahap. Yang jelas 45 tidak ada bermasalah dari laporan yang kami terima,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kepri menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana hibah Bansos APBD dan APBD Perubahan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa ke 5 terdakwa dengan dakwaan berlapis. Ke lima terdakwa dinyatakan, menerima dana hibah Bansos APBD 2020 Kepri, secara tidak prosedural dan tidak dipertanggungjawabkan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.2 Miliar.

Atas perbuatanya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primer.

Serta dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.