Isdianto Sebut Nama Bahtiar dan Kepala Dinas OPD Provinsi Kepri di Korupsi Dana Hibah APBD 2020

Mantan Gubernur Kepri Isdianto meninggalkan ruang sidang PN Tanjungpinang usai diperiksa sebagai saksi terhadap 5 terdakwa kasus dugaan Koripsi dana hibah di Dispora Kepri, pada Kamis (15/9/2022). (Foto: Roland)
Mantan Gubernur Kepri Isdianto meninggalkan ruang sidang PN Tanjungpinang usai diperiksa sebagai saksi terhadap 5 terdakwa kasus dugaan Koripsi dana hibah di Dispora Kepri, pada Kamis (15/9/2022). (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H.Isdianto meragukan tanda tangannya di SK Gubernur Nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian dana hibah APBD 2020. Isdianto, juga membantah memerintahkan terdakwa Tri Wahyu Widadi dan saksi Arman, untuk memasukan sejumlah proposal organisasi LSM yang diusulkannya.

Hal itu dikatakan Isdianto saat menjadi saksi bersama saksi Plt. Kepala DPPKAD Kepri Misbardi serta ASN Pemprov Kepri Akbar Husriadi, Putra PTT di BPKAD Kepri di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, terhadap 5 terdakwa kasus kasus Korupsi Bansos di Dispora Kepri, pada Kamis (15/9/2022).

Sedangkan mengenai rekomendasi dan pertanggungjawaban, Isdianto mengatakan, dilaksanakan oleh kepala dinas di Provinsi Kepri mulai dari pengajuan, verifikasi, pencarian dan pelaporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang kucurkan DPPKAD itu.

Kepada majelis Hakim, Isdianto juga menjelaskan, bahwa dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) APBD Murni 2020 Provinsi Kepri ada sebesar Rp. 601 Miliar. Dan pada APBD Perubahan 2020 kembali bertambah menjadi Rp. 620 miliar.

Dalam pemeriksaan mantan Gubernur Kepri ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya bertanya atas BAP-nya di penyidikan Polda yang menyebut, meminta terdakwa Tri Wahyu dan Amran selaku Kabid di BP. Litbang Kepri, agar proposal-proposal yang diajukan sejumlah OKP dan Organisasi saat itu, layak dibantu dan minta tolong dilengkapi persyaratan. Dan kalau ada yang tidak sesuai prosedur tolong dibantu.

Namun atas keteranganya di BAP itu, Isdianto membantah dan menyatakan, tidak pernah meminta bantu dan memerintah seperti itu kepada terdakwa Tri Wahyu dan Amran.

“Saya hanya mengatakan kepada keduanya, banyak proposal dari hasil kunjungan kerja, Ada jalan keluar tak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Saat itu lanjutnya, Dia memanggil Tri Wahyu dan Amran karena Kepala DPKAD dan BP. Litbang tidak berada ditempat. Dia juga berpesan kepada Tri Wahyu dan Amran, agar apa yang dikatakannya disampaikan ke pimpinan di OPD masing-masing.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara dugaan korupsi bantuan sosial untuk OKP dan Organisasi Kepemudaan 2020 ini, terdapat 5 terdakwa dan satu orang DPO.

Ke lima terdakwa itu adalah Tri Wahyu Widadi selaku Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, terdakwa Arif Agustiawan, Suparman, Muhammad Irsyadul Fauzi dan Mustafa Sasang selaku ketua Organisasi Kepemudaan penerima dana Hibah dari APBD 2022 Kepri.

Sementara mengenai perintahnya kepada Terdakwa Tri dan Aman, untuk menambah anggaran Dana Hibah dari Rp. 30 miliar di APBD menjadi Rp. 51 miliar tahun 2020. Isdianto mengaku, hanya mengatakan kira-kira melihat proposal yang masuk bagaimana jalan keluar yang tidak menyalahi aturan.

“Saya waktu itu tidak ada berniat menambah anggaran tetapi bagaimana mengakomodir proposal itu,” paparnya.

Selanjutnya, kata Isdianto, melalui keterangan sekretarisnya Widi, menyebut alokasi anggaran dana hibah di APBD Perubahan Kepri tahun 2020 mengalami penambahan menjadi Rp. 87 Miliar

“Saya tidak tahu, izin mohon maaf. Tapi ada tambah Rp. 21 miliar. Tapi saya tidak tahu proposal mana dari 45 organisasi LSM itu yang mendapat,” ucapnya.

Isdianto juga menegaskan, pengajuan, verifikasi kelayakaan OKP dan organisasi, serta pengawasan terhadap penerima dana Hibah atau Bantuan Sosial tahun 2020 itu adalah masing-masing Kepala Dinas OPD di Provinsi Kepri.

“Mengenai kebobolan itu, saya tidak tahu, dan bisa ditanyakan ke Kadis yang bersangkutan,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, terkait dasar aturan penyaluran dana hibah dan Bansos berdasarkan SK Gubernur Nomor: 42 Tahun 2020 yang ditanganinya pada tanggal 6 Januari 2020, Isdianto mengaku ragu, Dia yang menandatangani SK penyaluran dana Hibah itu.

Sebab kata-nya, pada saat itu, Dia (Isdianto-red) mengaku sedang cuti kampanye, sehingga Jabatan Gubernur dijabat oleh PJ. Gubernur Kepri M. Bahtiar.

“Itu tanda tangan saya, tapi saya ragu-ragu,” ujarnya.

Selain memeriksa Isdianto, pada sidang 5 terdakwa korupsi dana Hibah Bansos Provinsi Kepri 2020 ini, juga dilakukan pemeriksaan pada saksi Misbardi, Ruli dan Adit.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.