Pelangsir BBM Solar Terdakwa Imam Arifin Dituntut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Imam Arifin saat menjalani persidangan di PN Tanjungpinang (Foto: Roland)
Terdakwa Imam Arifin saat menjalani persidangan di PN Tanjungpinang (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Terdakwa pelangsir BBM jenis solar subsidi, Imam Arifin dituntut 2 tahun penjara, dan denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang Bambang Wiradani mengatakan tuntutan terhadap terdakwa Imam Arifin dibacakan pada 13 September 2022 lalu.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Sebagaimana dalam dakwaan JPU diatur dan diancam Pasal 55 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” Kata Sudiharjo saat dikonfirmasi PRESMEDIA.ID, Jumat(16/9/2022)

Selain itu memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam Dof BP 1993AE dan bio solar subsidi kurang lebih sebanyak 420 Liter dirampas untuk negara.

Sementara itu barang bukti 1 unit tangki modifikasi kapasitas 480 liter, 32 buah kartu BRIZZI Fuel Card Pertamina, yang telah digunakan sebanyak 14 buah untuk pembelian Minyak Solar Subsidi.

Dan 1 unit Handphone merk Oppo F1 S warna merah dengan nomor Handphone 082392870480, dirampas untuk dimusnahkan

“Untuk selanjutnya satu pekan depan agenda sidang pledoi dari terdakwa,” pungkasnya.

Dalam dakwan, JPU mengatakan, Terdakwa Imam Arifin diperintah oleh saksi Asma Edi untuk mengambil minyak solar bersubsidi dengan menggunakan Mobil Kijang Kapsul warna Hitam BP 1993 AE ke SPBU Jalan MT Haryono km 3 Tanjungpinang.

Pengambilan dan pelangsiran BBM Solar Subsidi, dilakukan terdakwa dengan membawa mobil Kijang Kapsul yang tangkinya telah dimodifikasi berkapasitas 480 liter yang sebelum dititipkan ke Terdakwa untuk di service.

“Tapi sebelum mengambil solar, terdakwa Imam, juga disuruh Asma Edi untuk mengambil 32 buah kartu Brizzi Fuel Card Pertamina di rumah tetangganya,” ungkap Bambang.

Setelah itu mengambil kartu Brizzi Fuel Card Pertamina tersebut, selanjutnya terdakwa menuju SPBU Jalan MT. Haryono km 3,5 Tanjungpinang untuk mengisi solar bersubsidi secara berulang-ulang, Pukul 08.00 WIB, Sabtu (7/5/2022).

“Terdakwa setiap mengisi solar memberikan 2 buah kartu Brizzi kepada petugas operator SPBU bernama Kiki Agus Sandi,” ujarnya.

Selesai melakukan pengisian pertama, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan SPBU. Tetapi tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang lagi untuk mengisi Solar bersubsidi dengan cara yang sama di SPBU tersebut.

Untuk memuluskan aksinya, Terdakwa Imam juga memberikan imbalan Rp. 50 ribu kepada Kiki Agus Sandi selaku operator SPBU, karena telah mengisi solar bersubsidi sebanyak 7 kali dengan kartu Brizzi, Sehingga tangki mobilnya yang telah dimodifikasi berhasil terisi 420 liter BBM menggunakan 16 kartu Brizzi.

“Dalam mengisi solar subsidi ini terdakwa diupah Rp 100 ribu dan, dan untuk tujuan atau tempat bahan bakar tersebut disalurkan berdasarkan arahan dari Asma Edi,” ujar Jaksa.

Namun saat pengisian berlangsung terdakwa dan mobil yang digunakan diamankan Polisi karena menyelewengkan BBM Solar bersubsidi dari SPBU km 3,5 jalan MT. Haryono tersebut.

Perbuatan terdakwa Imam Arifin yang disuruh Asma Edi, dan SPBU Km. 3,5 kota Tanjungpinang itu, dikatakan Jaksa, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak untuk BBM Subsidi yang harus disalurkan langsung ke konsumen pengguna BBM Bersubsidi yaitu rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.

Kemudian pada Pasal 3 (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Jenis BBM tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosin) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Pengangkutan dan niaga BBM, juga harus menggunakan fasilitas yang terdapat dalam lampiran Izin Usaha dan BBM hanya dapat dijual oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum beserta penyalur yang terikat perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum dan tidak dibenarkan perorangan melakukan kegiatan usaha Niaga BBM.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.