Inflasi Jadi Ancaman Akibat Kenaikan BBM, Kepri Anggarkan Rp10 M Dana BLT Untuk Masyarakat

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan inflasi jadi ancaman akibat kenaikan harga BBM, Provinsi Kepri menganggar Rp. 10 M dana APBD Perubahan Untuk BLT Masyarakat
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan inflasi jadi ancaman akibat kenaikan harga BBM, Provinsi Kepri menganggar Rp. 10 M dana APBD Perubahan Untuk BLT Masyarakat

PRESMEDIA.ID Tanjungpinang – Inflasi menjadi ancaman ekonomi terhadap penurunan daya beli masyarakat di daerah, akibat kenaikan BBM. Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan Rp. 10,99 Miliar anggaran APBD Perubahan 2022.

Alokasi anggaran itu itu bersumber dari 2 persen dana DAK pusat untuk Provinsi Kepri yang diploting sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat di 7 kabupaten/kota di Kepri.

Gubernur provinsi Kepri mengatakan,mencermati kondisi perekonomian saat ini, Inflasi menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah provinsi Kepulauan Riau akibat adanya kebijakan kenaikan BBM, serta meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 kata Ansar mencapai 6 persen, besar inflasi Kepri ini lebih besar bila dibandingkan dengan inflasi bulan Agustus 2021 dan Agustus 2020 yang hanya 1.6 persen.

“Untuk itu, sebagai upaya pengendalian dampak inflasi di daerah, pemerintah telah pusat menerbitkan PMK Nomor: 134 Tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 yang ditetapkan pada 5 September 2022,” sebutnya.

Melalui SK itu lanjut Ansar, Provinsi Kepri menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk penanganan dampak inflasi mulai periode Oktober 2022 s/d Desember 2022.

“Untuk menjalankan program perlindungan sosial itu, pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer umum sebesar Rp. 10,99 Miliar atau 2 persen dari transfer untuk penanganan dampak inflasi di APBD Perubahan Kepri 2022,” ujarnya.

Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial itu, katanya akan diserahkan sebagai bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada masyarakat miskin dan nelayan dalam bentuk BLT tunai.

“Selain dana program perlindungan sosial kita juga mengalokasikan Biaya Tidak Terduga di APBD perubahan dalam penanganan pandemi covid 19,” ujar ansar tanpa menyebut besaran.

Sementara leading sektor penanganan Pandemi Covid di Kepri, dilakukan dengan percepatan vaksinasi Covid tahap 1 dan 2 bahkan vaksinasi lanjutan ke 3 bagi Nakes di Kepri.

Ansar juga menyebut, dengan penggunaan dana BTT di APBD Kepri itu, saat ini Pemerintah provinsi Kepri telah berhasil melakukan vaksinasi dosis 1 pada bulan Februari 2022 sebanyak diatas 70 persen dan vaksinasi dosis 2 diatas 50 persen.

Dengan tercapainya vaksinasi yang tinggi dalam dua tahun ini, Ansar mengklaim, telah berdampak pada kunjungan wisata ke Kepri yang sampai saat ini mengalami peningkatan.

“Bahkan, sampai dengan Juni 2022 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri sudah mencapai 57.469 orang. Jumlah ini terus meningkat sesuai berita resmi statistik bulan September 2022 dan pada akhir Juli mencapai 175.388 orang,” ujarnya.

Adanya kenaikan jumlah wisatawan negara ini sebut Ansar, diharapkan dapat menekan angka tingkat pengangguran terbuka provinsi Kepri.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri berdasarkan data BPS ada sebesar 8,02 persen. Dengan persentase ini, dari 100 angkatan kerja di Kepulauan Riau sekitar 8-9 orang saat ini masuk dalam kategori menganggur.

“Namun demikian adanya perbaikan kondisi tersebut, sekarang ini belum dapat kembali ke masa sebelum Indonesia terkena wabah Covid 19. Kita berharap, keadaan inflasi ini dapat segera teratasi, sehingga tidak menambah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri,” ujarnya.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.