Tindak Lanjut Perintah Gubernur, DKP Kepri Sebut Sudah MoU Dengan PSDKP Tangkap Kapal Pukat Trawl dan Cantrang

Sejumlah kapal diduga gunakan pukat trawl dan cantrang sandar di sejumlah Dermaga di Tanjungpinang (Foto: Presmedia)
Sejumlah kapal diduga gunakan pukat trawl dan cantrang sandar di sejumlah Dermaga di Tanjungpinang (Foto: Presmedia)

PRESMEDIA ID, Tanjungpinang – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Arif Fadilah mengatakan telah menindaklanjuti perintah Gubernur dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Kapal Ikan pengguna Alat Penangkap Ikan pukat Trawl dan Cantrang di laut Kepri.

Tindak lanjut itu, dikatakan Arif Fadillah, ditandai dengan MoU DKP Kepri dengan PSDK tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap Kapal-Kapal pukat Trawl dan Cantrang di wilayah kawasan laut Kepri.

“Atas perintah dan arahan pak Gubernur, saat ini kami sudah melakukan MoU dengan PSDKP dalam penindakan dan penangkapan terhadap kapal pukat Trawl dan Cantrang yang beroperasi di wilayah laut Kepri,” ujar Arif Fadillah pada PRESMEDIA.ID Selasa (21/9/2022).

Ia juga mengatakan, upaya MoU dengan PSDKP itu dilakukan mengingat DKP Kepri tidak memiliki armada yang memadai dalam melaksanakan patroli.

Sesuai dengan komitmen Mou DKP dengan PSDK, terhadap Kapal pukat Trawl dan Cantrang yang diamankan, akan diproses dan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Untuk penyidikan atas penindakan, nantinya juga akan dilakukan juga PSDKP. Demikian juga mengenai saksi akan dikenakan sesuai dengan aturan UU dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Disinggung dengan promosi ikan yang dilakukan di tempat pengusaha yang diduga, juga menggunakan API trawl dan Cantrang, Arif mengaku, tidak mengetahui hal tersebut.

Namun demikian, DKP Kepri dikatakan terus melakukan upaya pembinaan dan edukasi pada Pengusaha dan Nelayan yang ada di Kepri, agar tidak menggunakan Alat Penangkap Ikan yang dilarang aturan itu, di wilayah laut provinsi Kepri.

“Kebenaran pengusaha itu gunakan kapal Cantrang saya tidak tahu. Tapi, upaya pembinaan dan edukasi kami terus lakukan pada pengusaha dan Nelayan, agar tidak menggunakan API trawl mini dan Cantrang yang dilarang ini dalam menangkap ikan di wilayah laut Provinsi Kepri,” jelasnya.

Evaluasi dan pembinaan jelasnya, dilakukan melalui sidak dan pemeriksaan terhadap Kapal dan alat Tangkap yang digunakan Nelayan dan pengusaha ketika Kapal Penangkap Ikan-nya sandar atau berlabuh di darat.

Disis lain Arif juga mengakui, kewenangan pengawasan dan pengelolaan Laut dan Perikanan sesuai dengan UU Cipta Kerja nomor 1 Tahun 2022, saat ini sepenuhnya diambil alih Kementerian.
Hal itu mulai dari Izin Penangkap Ikan di atas 12 Mill laut. Perizinan, Surat Izin Berlayar Kapal Ikan, serta pemungutan PNBP sebagai pendapatan negara.

“Jadi memang kewenangan Provinsi itu hanya di 0-12 mill laut, dan kewenangan daerah itu, hanya khusus kapal-kapal ikan yang memiliki gross Ton 10 GT ke Bawah saja,” ujarnya.

Sebelumnya, gubernur Kepri Ansar Ahmad, memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri menertibkan dan menangkap kapal ikan pengguna Alat Penangkap Ikan (API) pukat trawl dan cantrang di wilayah zona tangkap 12 mil kawasan perikanan provinsi Kepri.

Hal itu dikatakan Gubernur Ansar, merespon keluhan nelayan Kepri terhadap aktivitas dan keberadaan illegal fishing serta Kapal ikan yang menggunakan API Trawl mini dan Cantrang yang menangkap Ikan di Laut Kepri.

“Saya sudah tugaskan DKP Kepri, agar bekerjasama dengan PSDK melakukan pengawasan. Kapal trawl-trawl yang melanggar aturan API itu supaya ditangkap dan diproses aja,” tegas Ansar pada wartawan di gedung DPRD Kepri.

Ansar juga meminta Bupati dan Walikota, memonitor serta membuat satuan tugas dalam mengawasi sektor perikanan di wilayahnya masing-masing.

Dan jika ditemukan pukat trawl dan Cantrang yang beroperasi di wilayah laut kabupaten/kota agar dilaporkan ke DKP dan PSDKP Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.