Rakor Dengan Menteri PPN-RI, Kata Gubernur Ansar Jembatan Babin Akan Segera Dilelang

Pertemuan rapat koordinasi gubernur Kepri dan Menteri PPN-RI Kepala Bappenas membahas tindak lanjut pembangunan Jembatan Babin di Kepri. (Foto: humas Kepri)
Pertemuan rapat koordinasi gubernur Kepri dan Menteri PPN-RI Kepala Bappenas membahas tindak lanjut pembangunan Jembatan Babin di Kepri. (Foto: humas Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku, terus melakukan koordinasi tindak lanjut pembangunan Jembatan Batam dan Bintan (Babin) serta pembangunan sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur lainnya di Kepri dengan pemerintah pusat.

Hal itu ditandai dengan Rapat koordinasi Gubernur Ansar bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta pada Rabu (21/09/2022)

Gubernur Ansar mengatakan, Rapat koordinasi yang dilakukan terkait dengan tindak lanjut pembangunan jembatan Batam-Bintan, yang saat ini progres perencanaanya telah hampir rampung untuk memasuki proses lelang di Kementerian PUPR.

Lelang dan pembangunan lanjutnya akan dapat dilaksanakan setelah sebelumnya Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan alokasi Penetapan Lokasi (PL) lahan trase jalan penghubung jembatan Batam-Bintan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.

Selanjutnya penyempurnan DED jembatan Batam-Bintan dilakukan untuk memenuhi readiness criteria design. Untuk penyempurnaan perlu dilakukan Oseanografi yaitu penyelidikan tanah secara menyeluruh sebanyak 24 titik.

Selain itu Pemprov Kepri melakukan survey yang meliputi survey bathimetri, sub bottom, profiling, hidro-oseanografi dan soil investigation dan penyelidikan tanah sebanyak 8 titik.

Hasil dari penelitian tersebut juga sudah diserahkan ke Kementerian PUPR dan dilakukan pembahasan bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“Koordinasi terus kita lakukan dengan pemerintah pusat, semua kewajiban daerah sudah kita laksanakan karena urgensi jembatan Batam-Bintan ini sangat dibutuhkan untuk memacu perekonomian di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Kemudian untuk memenuhi kekurangan 16 soil investigation, Gubernur Ansar juga menyebut, telah menyurati Kementerian PUPR agar dapat dilakukan penganggaran melalui APBN untuk pelaksanaan penyelidikan geoteknik tambahan.

“Yang berkaitan dengan perizinan dan pelepasan lahan sudah mendapatkan persetujuan jadi memang langkah untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan sudah semakin dekat,” ungkap Gubernur Ansar.

Adapun lahan kawasan hutan di Tanjung Sauh dikatakan Ansar, juga telah mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk digunakan dalam pembangunan jalan dan jembatan Babin dan trase Tanjung Sauh ini.

“Pinjam Pakai atas nama Pemprov Kepri dengan seluas 10,86 hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Kota Batam,” ujarnya.

Pada rapat koordinasi itu, Gubernur Ansar juga membahas tindak lanjut pembangunan infrastruktur jalan diantaranya jalan lintas barat lanjutan menuju Kijang dan jalan menuju kawasan pariwisata Trikora kabupaten Bintan.

Selain itu, juga disingung dengaan kelanjutan akses konektivitas antar pulau di Kepri termasuk program Millennium Challenge Corporation (MCC) dari Amerika Serikat untuk pelabuhan di Selat Riau (Pelantar 1 dan 2).

“Pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Pusat sebagai entry point atau pintu masuk lintas orang untuk sektor pariwisata dan perikanan juga dibahas,” ujar Ansar.

Pemerintah pusat lanjutnya, juga berencana akan menetapkan dua Provinsi yang menjadi leading sektor transformasi ekonomi di Indonesia dan salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pembahasan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Deputi Pengembangan Regional Himawan Hariyoga Djojokusumo, Plt. Deputi Sarana Prasarana Rudy Soeprihadi Prawiradinata, dan Direktur Transportasi Bappenas Ikhwan Hakim.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.