Mangkir di Paripurna, Dua Anggota DPRD Kepri dan 3 Terdakwa Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Disidang di PN

Dua anggota DPRD Kepri Ilyas Sabli dan Hadi Candra, bersama 3 terdakwa lain kasus korupsi Rp. 7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hari ini Kamis (29/9/2022).
Dua anggota DPRD Kepri Ilyas Sabli dan Hadi Candra, bersama 3 terdakwa lain kasus korupsi Rp. 7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hari ini Kamis (29/9/2022).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dua anggota DPRD Kepri, terdakwa Ilyas Sabli dan Hadi Candra, bersama 3 terdakwa lain kasus korupsi Rp. 7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hari ini Kamis (29/9/2022).

Dengan agenda sidang korupsi di PN ini, dua anggota DPRD Kepri itu mangkir dan tidak mengikuti sidang Paripurna pengesahan APBD Perubahan 2022 Kepri di gedung DPRD Kepri yang juga hari ini sedang berlangsung.

Sebagaimana diketahui, Anggota DPRD Kepri, Ilyas Sabli dan Hadi Chandra, bersama Raja Amirullah, Syamsuri Zon serta M. Makmur, ditetapkan Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai tersangka kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna periode 2011-2015.

Pantauan di PN Tanjungpinang, kelima terdakwa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diantaranya Triyanto, Irfan Natakusuma dan Edi Prabudi, serta jaksa dari Kejari Natuna Afrinaldi.

Sedangkan kelima terdakwa didampingi oleh 7 Penasehat Hukumnya masing-masing.

Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Anggalanto Boangmanalu didampingi Majelis Hakim Ad-Hoc Tipikor Albifferi dan Syaiful sebagai anggota.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Anggalanto Boangmanalu, mengatakan, status penetapan kelima terdakwa korupsi itu, hingga saat ini merupakan tahanan kota sebagaimana yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Majelis hakim lanjutnya, akan mempertimbangkan status hukum penahanan ke limanya setelah sidang pembacaan dakwaan dilakukan.

“Kami akan pertimbangkan penahanan kelima terdakwa setelah sidang pembacaan dakwaan ini dilakukan,” ujar Anggalanto.

Sampai berita ini diunggah, proses sidang dengan agenda pembacaan dakwaan lima terdakwa, masih dilakukan Jaksa Penuntut Umum di PN Tanjungpinang.

Sekedar mengingatkan, kelima terdakwa dugaan korupsi Rp. 7,7 miliar APBD 2011-2015 Kabupaten Natuna ini, merupakan mantan Bupati, Sekda, Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD Natuna 2011-2015 yang ditetapkan Kejati Kepri sebagai tersangka pada pada 31 September 2017 lalu.

Namun hingga 5 tahun mengendap di Kejati Kepri, bahkan dua tersangka Ilyas Sabli dan Hari Chandra mencalonkan dan terpilih sebagai anggota DPRD Kepri 2019, Kejati Kepri kala itu tak kunjung melanjutkan proses hukum.

Selanjutnya pada 2021-2022, Kejati Kepri kembali melanjutkan proses hukum kelima tersangka, dan melimpahkan berkasnya ke PN Tipikor Tanjungpinang untuk disidangkan.

Kelima terdakwa sebelumnya dijerat Jaksa melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Penulis: Roland
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.