Hakim Pertimbangkan Penahanan Lima Terdakwa Korupsi Natuna, Ilyas Sabli dan Hadi Candra Izin Mangkir Sidang di DPRD

Dua anggota DPRD Kepri Ilyas Sabli dan Hadi Candra, bersama 3 terdakwa lain kasus korupsi Rp. 7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hari ini Kamis (29/9/2022).
Dua anggota DPRD Kepri Ilyas Sabli dan Hadi Candra, bersama 3 terdakwa lain kasus korupsi Rp. 7,7 Miliar tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang hari ini Kamis (29/9/2022).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Lima terdakwa korupsi Rp7,7 Miliar dana tunjangan perumahan DPRD-APBD Natuna 2011-2015, masih bernafas lega karena karena tidak ditahan Hakim PN Tanjungpinang.

Ke lima terdakwa korupsi itu adalah, mantan bupati Natuna Ilyas Sabli dan terdakwa Raja Amirullah sebagai mantan Bupati Natuna, Hadi Chandra selaku mantan ketua DPRD, Syamsurizon selaku mantan Sekda dan M.Makmur selaku mantan sekretaris Dewan DPRD Natuna.

Ke lima terdakwa, sebelumnya juga tidak ditahan Kejaksaan pada tingkat penyidikan. Dan ketika berkas perkar dilimpah dan sidang pertama dilakukan di PN dengan agenda pembacaan dakwaan, Hakim PN Tipikor Tanjungpinang juga belum menetapkan penahanan ke lima terdakwa.

Ketua Majelis Anggalanton Boangmanalu, mengatakan terkait penahanan ke lima terdakwa Majelis Hakim masih mempertimbangkanya, hingga penahanan ke lima terdakwa saat ini masih tetap berstatus tahanan kota.

“Terkait penahan kelima terdakwa ini masih kita pertimbangkan pada persidangan berikutnya dan  persidangan kami tunda selama satu pekan,” kata Anggalanto di PN Tanjungpinang Kamis (29/9/2022).

Ilyas Sabli dan Hadi Candra Izin Mangkir Sidang Paripurna DPRD

Sementara itu,  dua anggota DPRD Kepri Ilyas Sabli dan Hadi Candra yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 ini, mangkir di sidang paripurna DPRD Kepri yang juga digelar hari ini Kamis (29/9/2022) dengan agenda penyampain pandangan fraksi atas penyampaian Notaa keuangan dan Ranperda APBD Perobahan 2022 Provinsi Kepri.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepri, Martin Maromon mengatakan, keduanya mengajukan izin tidak hadir ke DPRD Kepri karena menghadiri sidang kasus Korupsi di PN Tanjungpinang, (29/9/2022).

Pengajuan izin dua anggota DPRD Kepri terdakwa kasus korupsi itu, kata Martin, diajukan masing-masing fraksinya dari Partai Nasdem dan Golkar ke Sekretaris DPRD provinsi Kepri.

“Pada agenda paripurna hari ini, Pak Ilyas Sabli dan Hadi Candra Izin tidak hadir, sebagaimana surat yang kami terima dari Faksi-nya,” kata Martin.

Disinggung dengan efektivitas kedua terdakwa di DPRD Kepri,  Martin menyebut, hingga saat ini keduanya masih tetap masuk kantor DPRD Kepri. Tetapi, kalau ada kegiatan DPRD di luar kantor, seperti reses atau melaksanakan perjalanan dinas, ke dua anggota DPRD Kepri itu sudah tidak pernah ikut.

“Sesuai dengan status penahanan-kan tahanan kota. Sehingga kalau ada kegiatan di luar kota Tanjungpinang sudah tidak pernah ikut lagi” ujarnya.

Di Tempat terpisah ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kepri Khazalik yang dikonfirmasi dengan status administrasi kehadiran serta kinerja kadernya yang menjadi terdakwa kasus Korupsi, dan menjalani proses hukum di PN belum memberi tanggapan.

Upaya konfirmasi melalui WA dan  menghubungi Khazalik untuk meminta tanggapan juga belum ada direspon. Hal yang sama juga ditunjukan ketua Fraksi Golkar.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.