Presiden Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Kendalikan Inflasi, Gubernur Ansar Mengaku Lakukan Hal Ini di Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala Daerah lainya saat mengikuti pengarahan Presiden tentang penanganan inflasi, di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Jakarta. (Foto:Presmedia)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala Daerah lainya saat mengikuti pengarahan Presiden tentang penanganan inflasi, di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Jakarta. (Foto:Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dan akan menerapkannya di Provinsi Kepulauan Riau agar inflasi di Kepri dapat terus terjaga. Hal itu dikatakan Ansar, usai menghadiri langsung pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center Kamis (29/09/2022) .

Dalam pengarahan, Presiden Jokowi juga menekankan tiga hal kepada Kepala Daerah dan kepala kantor dan lembaga. Ketiga hal itu adalah pengendalian inflasi di daerah, menindak lanjuti aksi afirmasi bangga buatan Indonesia serta membahas sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kepala Negara mengatakan, kondisi dunia saat ini sedang tidak dalam kondisi baik dan rentetan dengan peristiwa global mulai dari pandemi Covid-19 hingga invasi Rusia ke Ukraina hingga membuat banyak gejolak yang berdampak pada krisis energi dan krisis pangan.

Kepada seluruh Kepala Daerah dan kantor lembaga, Presiden juga meminta agar berhati-hati dan waspada terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi dunia tahun depan yang menurutnya, akan gelap dan tidak bisa dikalkulasikan seperti apa kondisi sulit yang akan dihadapi.

“Momok terbesar semua negara saat ini adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, inflasi di semua negara yang biasanya satu persen sekarang sudah delapan, sudah sepuluh persen,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan jika semua pihak harus bersatu dan kompak dan bersinergi untuk mengatasi bersama, mulai dari pemerintah tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, kementerian lembaga di pemerintah pusat.

Untuk mengendalikan inflasi, Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh kepala daerah memantau secara harian fluktuasi harga pangan di daerah masing-masing. Termasuk dengan memerhatikan pasokan dan kebutuhan beberapa bahan pangan yang paling signifikan berpengaruh terhadap inflasi.

“Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak para petani untuk menanam untuk mencegah terjadinya harga tinggi,” ujar Presiden Jokowi.

Gubernur Ansar Lakukan Hal Ini di Kepri

terkait dengan Pidato Presiden itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, telah menggerakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanam bahan pangan seperti cabai merah dalam menangani inflasi di Kepri.

Hal itu lanjut Ansar, ditandai dengan menyerahkan bibit cabai kepada kelompok dasa wisma dan kelompok tani oleh Gubernur Ansar bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Musni Hardi K. Atmaja di Alor Jongkong, Tanjung Balai Karimun.

Sebanyak 2.000 bibit cabai dari Bank Indonesia perwakilan Kepri diserahkan ke lima kelompok dasa wisma di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah Kelompok Dasa Wisma Kartini dan Kelompok Wanita Tani Srikandi Sukses.

Ansar mengatakan, salah satu penyebab terbesar inflasi di Kepri adalah volatile food yang salah satunya adalah cabai merah, yang dalam pemenuhannya Provinsi Kepri bergantung pada pengiriman dari daerah lain.

“Karena cabai merah itu sulit dicari substitusinya, maka untuk jangka pendek, kita dorong supaya warga memanfaatkan perkarangan rumah menanam cabe, sehingga kebutuhan keluarga nantinya bisa terpenuhi,” kata Gubernur Ansar.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lanjut Ansar, adalah mengatasi kebutuhan bahan pangan, dengan perluasan lahan tanam cabe dengan jumlah total 227 Hektar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2023 akan dilakukan perluasan lahan dengan alokasi di Bintan 40 hektar, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga 20 hektar, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 5 hektar.

Adapun langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menahan laju inflasi adalah dengan menggelar operasi pasar secara rutin di berbagai daerah di Kepri.

Gubernur Ansar juga mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan agar penyesuaian tiket kapal sebagai imbas kenaikan harga BBM tidak lebih dari 20 persen. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat menjangkau harga tiket kapal sebab sektor transportasi juga merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.