Plt. Bupati Bintan Sanksi 14 Kepala Puskesmasnya Karena Korupsi Dana Covid-19 Insentif Nakes

Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan
Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan memberi sanksi pada 14 Kepala Puskesamas di Bintan karena korupsi dana Covid untuk insentif Nakes (Foto: Hasura)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bintan Robby Kurniawan memberi dan menetapkan sanksi pada 14 Kepala Puskesmas di Bintan, karena korupsi dan menyalahgunakan dana Covid-19 untuk insentif tenaga kesehatan (Nakes).

Namun untuk penerapkan sanksi, Roby mengaku harus meminta petunjuk dan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Saat ini lanjutnya, berkas sanksi 14 Kepala Puskesmas di Bintan itu sudah dikirimkan ke Kemendagri RI, Namun mengenai jawaban belum diterima.

Hal itu kata Roby, dilakukan karena, sebelum mengambil kebijakan seorang Plt. Bupati harus meminta izin terlebih dahulu ke Mendagri. Maka untuk pemberian sanksi itu, dia menunggu keputusan Kemendagri RI.

“Kita belum terima jawaban. Jadi kita tunggu keputusan Mendagri dulu, sambil menunggu proses mereka (Kapus-red) tetap bekerja seperti biasa,” ucapnya.

Mengenai sanksi yang diberikan Roby mengatakan, masuk dalam pembinaan dan evaluasi kinerja dan jenjang karir. Karena lanjutnya, mereka (Kapus-red) juga sudah mengembalikan kerugian negara. Maka pihaknya memberikan kesempatan dulu kepada 14 Kapus sambil menunggu proses selanjutnya.

“Untuk hasil analisa sanksi, diberikan BKPSDM Bintan. Dan sanksi ke 4 Kapus ini masuk dalam pembinaan dan evaluasi jenjang karir, karena mereka juga telah melakukan pengembalian dana,” katanya tanpa menyebut secara gamblang sanksi yang diberikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan sebagai atasan langsung Kepala Puskesmas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan mengaku, telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan sanksi 14 Kepala Puskesmas (Kapus) yang terlibat korupsi dana insentif tenaga kesehatan itu.

Kepala Dinkes Bintan, dr. Gama AF Isnaini, mengatakan pihaknya sudah memberikan fakta-fakta terkait masalah Kepala Puskesmas itu ke BKPSDM Bintan. Selanjutnya BKPSDM Bintan yang melakukan analisa untuk sanksinya seperti apa.

“Untuk pembinaan sudah, sementara untuk sanksinya kita sudah berkoordinasi dengan BKPSDM Bintan,” ujar Gama di Kantor Bupati Bintan.

Karena untuk jenis sanksinya lanjut Gama, menjadi kewenangan BKPSDM Bintan. Namun pihaknya juga sepakat atas keputusan yang diberikan BKPSDM Bintan karena sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

“Sekarang tergantung pimpinan (Kepala Daerah) sebagai PPK-ASN di Bintan,” jelasnya.

Pemberian sanksi pada 14 Kepala Puskesmas di Bintan ini, merupakan tindak lanjut dari pengusutan kasus korupsi insentif tenaga kesehatan Bintan dalam penanganan Covid-19 yang diusut Kejaksaan Negeri Bintan di Puskesmas Sei Lekop-Bintan timur.

Dalam kasus ini, Kepala Puskesma Sei Lekop ditetapkan sebagai Tersangka.

Sementara 14 Puskesmas lainya yang juga ditemukan dugaan korupsi dengan modus yang sama. Kejaksaan, meminta Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan pemeriksaan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sebelumnya ke 14 Kepala Puskesmas di Bintan ini, juga telah mengembalikan dana insentif Nakes yang disalahgunakan Rp. 2.163.428.582 ke kas daerah melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan.

Penulis: Hasura
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.