Masa Kerja Tidak Diperhitungkan, BKPSDM Kepri Sampaikan 7.450 Orang Data Honorer Kepri ke BKN

*Firdaus: Tidak Ada Verifikasi, Apa yang Diberikan OPD Itu Yang Kami Sampaikan ke BKN

Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri Firdaus (Foto: Presmedia)
Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri Firdaus (Foto: Presmedia)

PRESEMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sebanyak 7.450 orang honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) di provinsi Kepri, telah didata dan disampaikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri ke BKN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melalui data SSCASN.

Sayangnya, dari 7.450 orang data honorer provinsi Kepri itu tidak memperhitungkan masa kerja berdasarkan SK pengangkatan honorer pertama. Tetapi, pemerintah provinsi Kepri justru membatasi SK penugasan honorer pada pendataan itu dari tahun 2018.

Selain itu, verifikasi tentang kebenaran data yang dibuat masing-masing honorer dan kepala di OPD, juga tidak dilakukan oleh BKPSDM provinsi Kepri.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri Firdaus, mengatakan apa yang diberikan kepala OPD, Itu yang disampaikan ke BKN.  Ia juga mengatakan, sistem pendataan honorer provinsi Kepri dilakukan melalui aplikasi SSCASN oleh masing-masing honorer.

“Jadi masing-masing honorer diminta membuat akun dan mengisi data pribadinya masing-masing melalui data SSCASN. Selanjutnya, data di akun masing-masing honorer itu, disampaikan ke BKPSDM Provinsi Kepri melalui kepala OPD masing-masing honorer,” ujarnya Kamis (29/7/2022) di DPRD Kepri.

Dari data masing-masing Kepala OPD itu lanjutnya, diteruskan ke BKN dan Menpan RB sebagai data jumlah honorer di Provinsi Kepri.

“Data honorer dari Kepala OPD ini selanjutnya kami teruskan ke BKN dan Menpan RB dan tidak ada lagi verifikasi yang dilakukan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang sudah diisi dan masuk di SSCASN kata Firdaus, jumlah honorer Kepri yang terdata ada sebanyak 7.450 orang. Jumlah itu terdiri dari Honorer PTT dan GTT serta administrasi kependidikan di Provinsi Kepri.

“Total jumlah itu yang kami sampaikan ke BKN dan Menpan RB,” ujarnya lagi.

Disinggung mengenai antisipasi dugaan manipulasi data dari data jumlah honorer Kepri itu, Firdaus mengaku tidak ada dilakukan. Karena menurutnya, pendataan yang itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di tempat terpisah, Sekretaris daerah provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan, sistem Pendataan honorer Kepri dilakukan oleh BKPSDM Kepri melalui masing-masing Kepala OPD dan diikuti dengan evidence SK yang ditandatangani oleh Kepala daerah yang saat itu memberikan.

“Jadi, kepala OPD menyerahkan data honorer di masing-masing instansinya ke BKPSDM Kepri, selanjutnya BKPSDM Kepri menyampaikan ke BKN dan Menpan RB,” ujarnya.

Adi juga mengakui, jumlah Honorer provinsi Kepri sesuai dengan data yang disampaikan ke BKN dan Menpan RB saat ini mencapai 7 ribu orang lebih.

SK Pengangkatan Dibatasi dari 2018 Masa Kerja Honorer Tidak Diperhitungkan

Disinggung dengan pembatasan SK tahun 2018 dan tidak memperhitungkan masa kerja honorer pada pendataan yang dilakukan, Adi membenarkan dengan alasan, hal itu sesuai dengan yang diminta aplikasi di SSCASN.

Namun demikian Ia menyebut, jika honorer yang SK-nya sejak 2004 sebelumnya sudah terdaftar duluan.

“Yang dibaca SSCASN minimal 2 tahun masa kerjanya sebagai honorer dan SK-nya dari 2018. Kalau 2004 justru sudah masuk duluan kecuali honorer yang sudah lewat umur melebihi 56-58 tahun, tentu tidak boleh lagi mendaftar,” ujarnya.

Selain itu Adi juga menyebut, honorer provinsi Kepri dengan SK pengangkatan tahun 2004, juga tidak dimasukan lagi dalam data honorer Kepri.

“Jadi tidak memperhitungkan masa kerja, karena masa kerjanya belum masuk. Dari SK yang dimasukan 2018 asumsinya berarti dia (honorer-red) sudah bekerja lebih dari 3 tahun,” jelasnya.

Mengenai ke absahan data, Pemerintah provinsi Kepri juga menjamin, bahwa data jumlah honorer yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya,  Ke absahan data honorer ini nantinya, juga akan ditindak lanjuti dengan Penandatangan Pertanggungjawaban Mutlak oleh Gubernur Kepri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Provinsi Kepri.

“Kan yang mendata BKPSDM, kalau ada temuan data yang dimanipulasi, tinggal menanyakan ke BKPSDM  aja, kamu benar atau tidak,” ujar Adi.

Sementara itu, berdasarkan surat Menpan-RB nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 juli 2022, Tenaga Non ASN yang berhak melakukan pendataan adalah tenaga honorer TH K-II yang terdapat dalam database nasional BKN.

Pendataan yang dilakukan di SSCASN BKN meliputi formasi, syarat dan dokumen kelengkapan, juga diminta agar setiap ASN yang mengisi pendataan dengan menerapkan masa dan riwayat pekerjaan, dokumen ijazah terakhir, mengisi biodata diri serta bukti pembayaran gaji terakhir dan SK jabatan honorer.

Namun dalam daftar pendataan yang diisi masing-masing honorer di daftar SSCASN ini, Menpan RB dan BKN, juga tidak menyebutkan secara jelas masa penugasan SK yang harus disampaikan masing-masing honorer.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.