Dirut PT.MBJ Dituntut Pidana Denda Pajak Rp1.3 M

Direktur PT.MBJ dituntut pidana denda Rp.1.353.335.868 oleh Jaksa karena menunggak pajak ke Negara. Tuntutan dibacakan di PN Tanjungpinang,Selasa (4/10/2022).
Direktur PT.MBJ dituntut pidana denda Rp.1.353.335.868 oleh Jaksa, karena menunggak pajak ke Negara. Tuntutan dibacakan di PN Tanjungpinang,Selasa (4/10/2022). (Foto:Roland) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Direktur PT.Mitra Bangunan Jaya  (MBJ) Leo Ricky dituntut pidana denda Rp.1.353.335.868 oleh Jaksa, karena menunggak pajak ke Negara. Tuntutan dibacakan di PN Tanjungpinang, Selasa  (4/10/2022).

Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan terdakwa Leo Ricky sebagai Perseroan PT.MBJ terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 kali lipat denda Pajak dari pajak yang ditunggak yaitu sebesar Rp.338.333.967,- hingga total denda Rp1.353.335.868,-” kata Jaksa.

Hukum denda Pajak terdakwa ini, lanjut Jaksa, dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.338.333.967,- ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 dikali Rp.338.333.967 sama dengan Rp.1 015.001.901.

“Dan dari besaran denda tersebut, telah dibayarkan terdakwa melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai pembayaran pidana denda sebesar Rp1.353.335.868,-,” ujar Jaksa.

Atas pembayaran denda pajak yang dilakukan, dalam tuntutan, Jaksa juga meminta agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan apabila terhadap terdakwa dilakukan penahanan. Sementara Barang-bukti sebidang tanah dan bangunan dikembalikan ke terdakwa.

Atas tuntutan ini terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan.

Usai membacakan tuntutan, Hakim PN Tanjungpinang kembali menunda persidangan, menunggu musyawarah untuk putusan terdakwa.

Sebelumnya, terdakwa Leo Riky, Perseroan (Direktur) PT.Mitra Bangun Jaya yang bergerak dibidang perdagangan (Supplier) material bangunan untuk proyek pekerjaan pemerintah maupun pihak swasta, ditetapkan penyidik Pajak Kepri sebagai tersangka karena menunggak Pajak dan tidak melaporkan SPT serta sebagian pembelian dan penjualan usahanya dari Juli hingga Desember 2018.

Padahal, perusahaan Supplier dengan NPWP 81.310.646.5-214.000 ini telah melakukan transaksi penjualan dan menerbitkan faktur serta memungut PPN dari PT.CCCEI sebagai pembeli.

Adapun jumlah PPN yang seharusnya dipungut dan belum dilaporkan Terdakwa ke Negara melalui KPP Pratama Tanjungpinang selama periode tahun pajak 2018 adalah sebesar Rp 338.333.967.

Jaksa menyatakan, terdakwa tidak melaporkan sebagian pembelian dan penjualannya dari Juli hingga Desember 2018, padahal terdakwa telah melakukan transaksi penjualan dan menerbitkan faktur serta memungut PPN dari PT.CCCEI.

Atas perbuatanya, yang tidak melaporkan dan menyetor PPN yang sudah dipungut selama periode tahun pajak 2018 mengakibatkan kerugian negara Rp 338.333.967,-.

Penulis :Roland
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.