Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Disebut Atas Perintah Hadi Candra  

Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Disebut Atas Perintah Hadi Candra
Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna Disebut Atas Perintah Hadi Candra (Foto:Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Anggaran tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp7,7 miliar, disebut atas perintah mantan Ketua DPRD Natuna terdakwa Hadi Candra.

Perintah itu, disampaikan Hadi Candra kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Terdakwa M.Makmur saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran DPRD Natuna pada APBD 2010.

Hal itu diungkapkan saksi Herni selaku Kasubag Keuangan Sekwan DPRD Natuna 2008-2014 dan saksi Yesi Tri Wahyuni selaku bendahara DPRD Natuna dalam sidang lanjutan 5 terdakwa kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD di PN Tanjungpinang, Kamis (6/10/2022).

Kepada majelis Hakim saksi Herni mengatakan, pembayaran tunjangan Perumahan DPRD Natuna pada APBD 2011-2015 diawali dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran DPRD Natuna 2010.

Pada saat penyusunan RKA Sekwan itu kata Herni, Hadi Chandra yang saat itu menjabat sebagai Ketua, memerintahkan sekwan terdakwa Makmur untuk menaikan tunjangan perumahan DPRD di APBD Natuna.

Kehadiran Dua kasi ASN DPRD Natuna ini dihadirkan Jaksa penuntut Umum, untuk 5 terdakwa, masing-masing Ilyas Sabli, Raja Amirullah, Hadi Chandra, Syamsurizon dan M.Makmur.

Saat itu kata Herni, M.Makmur sebagai Sekwan memanggilnya dan mengatakan, Ketua DPRD Natuna yang saat itu dijabat oleh Hadi Chandra meminta tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Natuna dinaikan.

“Kenaikan itu terdiri dari, Ketua DPRD yang sebelumnya Rp12 juta menjadi Rp 18 juta per bulan. Wakil Ketua DPRD dari Rp11 juta menjadi Rp 17 Juta per bulan dan anggota DPRD dari Rp10 juta menjadi Rp 16 juta perbulan yang mengacu pada mata anggaran tahun 2008,” sebut Saksi.

Setelah itu lanjut Herni, Dia juga diminta untuk menyesuaikan rujukan penetapan alokasi anggaran Tunjangan perumahan anggota DPRD di Sekwan DPRD Kepri dan Kabupaten/kota lainya.

“Karena berdasarkan aturan pagu anggaran untuk tunjangan perumahan di DPRD kabupaten/kota, tidak boleh diatas pagu anggaran tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Kepri,” terangnya.

Dari usulan itu lanjutnya, nilainya menjadi Rp 14 juta untuk Ketua DPRD, wakil Rp13 juta dan anggota Rp12 juta perbulannya yang disepakati.

Selanjutnya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekwan saat itu, diserahkan ke bagian hukum, kemudian Sekda Kabupaten Natuna yang saat itu dijabat terdakwa Syamsurizon.

Saat ditanya Hakim, apakah pengajuan tunjangan perumahan DPRD Natuna itu berdasarkan kajian Domino saja dan tidak berdasarkan PP Nomor Tahun 2004? Herni juga tidak membantah.

Kepada hakim, Herni juga mengakui, jika pada saat itu telah dibangun perumahan DPRD Natuna, namun tidak pernah digunakan.

Sementara itu, saksi Yesi Tri Wahyuni selaku bendahara DPRD Natuna mengatakan, atas mengalokasikan itu, selaku bendahara, membayarkan dana tunjangan Perumahan DPRD Natuna itu setiap bulan.

Dalam dakwaan ke 5 terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan, pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini dilakukan hingga 2015 atas perintah terdakwa Hadi Chandra, hingga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Kepri sebesar Rp 7,7 miliar.

Atas perbuatannya, ke lima terdakwa didakwa dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP dalam dakwaan primair.

Dan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis :Roland
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.