Jaksa Agung Ingatkan Jaksa di Kepri Jangan Mencederai Kepercayaan Masyarakat

*Kejagung Sorot Kasus Menonjol 70 Persen Narkoba di Kepri

Kapuspenkum Kejaksaan RI, Ketut Sumedana didampingi Kasi Penkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis di Kejati Kepri (Foto: Roland)
Kapuspenkum Kejaksaan RI, Ketut Sumedana didampingi Kasi Penkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis di Kejati Kepri (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Jaksa Agung ST. Burhanuddin menekankan jajaran Jaksa di Kepri untuk tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Dan kehadiran Jaksa diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung ST. Burhanuddin melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI Ketut Sumedana saat kunjungan dan laporannya pada seluruh Jaksa di Kejati Kepri, Jumat (7/10/2022).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Ketut Sumedana mengatakan, Jaksa Agung juga meminta pada seluruh Jaksa di Kejati Kepri, untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus.

“Kejagung menekankan, kehadiran Jaksa di masyarakat harus bermanfaat dan jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat, itu yang ditekankan oleh Pak Jaksa Agung,” kata Ketut di Kejati Kepri.

Ketut juga menjelaskan, Kedatangan Kejagung-RI dan rombongan ke Kepri, adalah untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan dalam penanganan perkara di semua bidang di Kejati Kepri.

Selain itu, Jaksa Agung secara spesifik menyampaikan, Kepri adalah daerah kepulauan sehingga kasus-kasus transnasional perlu diwaspadai, seperti human trafficking, illegal fishing, PMI TPPO dan narkotika.

“Karena berdasarkan data yang diperoleh, di Kepri ini kasus yang menonjol 70 persen adalah narkotika. Sehingga hal ini harus jadi perhatian,” katanya.

Atas kasus yang menonjol ini, Jaksa Agung juga meminta jajaran, selain melakukan penuntutan juga harus melakukan penyuluhan hukum, sehingga perkara itu dapat ditekan melalui kerja sama dengan stakeholder terkait.

“Disisi penuntutan, Jaksa selalu penegak hukum harus dapat melakukan efek jera bagi pelaku narkoba dengan memperberat hukuman.” jelasnya.

Sedangkan untuk mengantisipasi, bisa dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat intelijen, TNI, Polri dan pemerintah daerah, sehingga Kepri sebagai daerah berbatasan dengan negara tetangga tidak menjadi transportir atau daerah transit.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.