Tidak Ditahan Hakim, Lima Terdakwa Korupsi di PN Tanjungpinang Berstatus Tahanan Kota

Berstatus Tahanan kota, Lima Terdakwa Korupsi Rp7,7 M dana Tunjangan DPRD Natuna menghadiri sidang di PN Tanjungpinang, Kamis lalu
Berstatus Tahanan kota, Lima Terdakwa Korupsi Rp7,7 M dana Tunjangan DPRD Natuna menghadiri sidang di PN Tanjungpinang, Kamis lalu (Foto:Roland) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Lima terdakwa Korupsi Rp7,7 miliar dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 hingga saat ini masih bebas dengan status tahanan kota.

Ketua Majelis hakim Tipikor PN Tanjungpinang, Anggalanton Boangmanalu dan dua majelis hakim Tipikor sebagai anggota mengatakan, masih terus mempertimbangkan penetapan penahanan ke lima terdakwa.

Kelima terdakwa itu adalah Elias Sabli selaku mantan bupati Natuna kemudian Raja Amirullah juga mantan Bupati Natuna, Hadi Chandra mantan ketua DPRD, Syamsurizon mantan Sekda Natuna dan M.Makmur selaku mantan sekretaris Dewan DPRD Natuna.

Hingga saat ini status penahan kelima terdakwa ini ditetapkan sebagai tahanan kota sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

“Kita sampai saat ini masih mempelajari penahanan para terdakwa. Karena kita mau Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) dan hal itu akan kita pertimbangkan,” kata Anggalanton didampingi oleh Majelis Hakim Ad-Hoc Tipikor Albiferi dan Syaiful Arif di PN Tanjungpinang, Kamis (6/10/2012).

Sementara agenda sidang yang kedua dilakukan Hakim terhadap kelima Terdakwa, saat ini masuk ke pembuktian dengan agenda menghadirkan sejumlah saksi.

Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadirkan saksi dalam perkara tersebut.

“Sidang saat ini kami tunda, dan akan kembali dilaksanakan pada Selasa pekaan depan,” ujar Annggalanto.

Sebelumnya ke lima terdakwa korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 ini, ditetapkan Jaksa di Kejati Kepri 2017 lalu. Setelah ditetapkan tersangka, ke Lima terdakwa tidak pernah ditahan, Namun ditetapkan sebagai tahanan kota.

Dalam dakwaan Jaksa, ke lima terdakwa didakwa melakukan korupsi menguntungkan diri sendiri dan orang lain atas jabatan yang ada padanya, atas pengalokasian dan Pembayaran dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mengakibatkan kerugian negara Cq  pemerintah Natuna Rp7,7 Miliar.

Atas perbuatannya, ke lima terdakwa didakwa dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP dalam dakwaan primair.

Dan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Editor

Leave A Reply

Your email address will not be published.