PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kendati situasi dan kondisi Provinsi Kepulauan Riau saat ini zona hijau Penyakit Mulut Dan Kuku ternak. Namun, tidak serta merta bisa memasok Hewan ternak dari daerah bebas PMK ke Provinsi Kepri.
Akibatnya, kuantitas dan jumlah ternak potong di Kepri saat ini kurang, dan sejumlah peternak serta pengusaha daging menjerit.
Hal itu disebabkan, Surat Satgas No:440/1735/DKP2KH-SET/2022 tentang pengendalian dan pengawasan PMK di Wilayah Kepri terhadap Kebijakan Daerah dengan Menutup Sementara Pemasukkan Ternak Beresiko PMK.
Surat ini juga merujuk pada surat Edaran (SE) Satgas PMK No.6 tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Kewilayahan.
Hal itu dikatakan Satgas PMK Kepri saat melakukan rapat Evaluasi Hasil Monitoring PMK di Provinsi Kepulauan Riau bersama Deputi I Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Dr.Raditya Jati, di ruang Rapat Utama, Lt.4, Kantor Gubernur Kepri,Dompak, Jumat (07/10/2022).
Pada rapat tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Hasbi, beserta Pejabat Otoriter Veteriner (POV) Provinsi Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau, melaporkan situasi dan kondisi PMK di Kepri saat ini masuk dalam zon hijau dan tidak ditemukan adanya Hewan ternak yang terserang PMK sejak tanggal 11 Juli 2022 lalu.
“Tapi Walaupun tidak ditemukan, saat ini proses vaksinasi terhadap hewan ternak di Kepri masih terus diberlakukan,” ujar Hasbi.
Berdasarkan laporan perwakilan Satgas penanganan PMK dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, lanjutnya, kendala yang dihadapi peternak Hewan saat ini adalah kurangnya jumlah kuota hewan ternak, akibat pasokan dari luar belum diperbolehkan.
Hal senada juga dikatakan drh.Honismandri, Ia mengatakan geografis dan demografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau menjadikan penyebaran PMK di Kepri tidak dapat meluas secara signifikan.
“Ini adalah keistimewaan Provinsi Kepri karena dipisahkan oleh lautan, pulau-pulau yang tersebar tidak tertular wabah PMK, karena tidak ada jalur masuk dan menjadikan daerah pulau tersebut terkategori zona hijau, sehingga hewan ternak yang ada disana tidak lagi dilakukan vaksinasi” ungkap Honismandri.
Honismandri juga menyebutkan, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Peternak di Provinsi Kepulauan Riau meminta kebijakan Pemerintah Daerah agar dibuka akses masuknya hewan ternak yang bebas PMK ke Provinsi Kepri.
“Banyak Peternak yang menjerit, meminta tolong agar Pemprov Kepri dapat melakukan kebijakan, untuk membuka akses masuk hewan ternak dari daerah yang terbebas dari wabah PMK, karena saat ini kita ketahui kuantitas dari hewan ternak yang ada di Kepri sangat sedikit jumlahnya daripada tahun 2021 sebelum wabah PMK menyebar,” jelasnya.
Menanggapi keluhan peternak di Kepri itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Adi Prihantara, mengatakan pemerintah akan segera melakukan rapat koordinasi terkait teknis dan langkah-langkah pemenuhan kuantitas hewan ternak di Provinsi Kepri.
“Kami akan segera melakukan rapat bersama stakeholder terkait, tentang bagaimana teknis dan cara agar hewan ternak yang bebas PMK dapat kembali masuk ke Kepri. Tentunya, ini harus terorganisir secara masif dahulu,” kata Adi.
Sementara itu, Deputi I Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati mengapresiasi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan wabah PMK di Kepri yang terus berkomitmen menekan penyebaran PMK pada hewan ternak.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja satgas penanganan PMK dan seluruh pihak-pihak yang terkait yang berhasil menekan penyebaran wabah ini secara baik, saya harap kedepannya Provinsi Kepri dapat terus memastikan hewan ternak di Kepri dalam keadaan sehat dan pastinya aman dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi