Kesbangpol Bintan Sebut UU Larang WNA Demo di Indonesia

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan Muhammad Lukman mengatakan WNA Dilarang Demo di Indonesia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan Muhammad Lukman mengatakan WNA Dilarang Demo di Indonesia. (Foto:Hasura) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan mengatakan Undang-Undang dan KUHP melarang Warga Negara Asing (WNA) melakukan aksi demo di Indonesia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan Muhammad Lukman, mengatakan larang WNA Demo itu, tertuang  dalam (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan diselaraskan dengan muatan KUHPidana.

“Sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 dikatakan bahwa pengungsi atau Warga Negara Asing (WNA) dilarang berdemo maupun menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa di Indonesia. Hal ini diselaraskan dengan muatan KUHP,” ujar M.Lukman tanpa merinci pasal yang melarang dalam UU dan KUHAP tersebut.

Hal itu dikatakan M.Lukman, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Dini membahas permasalahan dan isu unjuk rasa WNA Pencari Suaka di Bhadra Hotel Bintan, kerukunan beragama, masuknya turis asing, Imigran, Bencana dam Peta Politik jelang pesta demokrasi di tahun 2024, di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Rabu (12/10/2022).

Dalam rapat koordinasi Kewaspadaan Dini ini, juga dibahas mengenai aksi demo dan unjuk Rasa yang dilakukan WNA Imigran Pencari Suaka di Bintan dan Tanjungpinang.

“Ini seharusnya sudah bisa ditindak dan dikenakan pasal bahwa mereka telah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat,” tegas Lukman.

Kesbangpol lanjutnya, juga memantau aktivitas Imigran pencari Suaka yang ditampung di Bhadra Resort Bintan itu. Dari hasil pengawasannya, ada 10 orang imigran yang diduga menjadi provokator penggerak aksi demo.

“Mereka diduga provokator dari setiap aksi unjuk rasa. Baik yang dilakukan di Kabupaten Bintan maupun Tanjungpinang. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Aparat lainnya mengenai orang-orang yang diduga provokator ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan M.Lukman, hari ini Rabu (12/10/2022) WNA imigran pencari suaka yang ditampung sementara di Bhadra Resort Bintan itu akan kembali menggelar unjuk rasa.

Namun, setelah diingatkan dan dikoordinasikan Kesbangpol Bintan, akhirnya mereka membatalkan aksinya.

“Kami ingatakan dan akhirnya aksinya dibatalkan,” ujarnya.

Lukman juga mengatakan, Jika Imigran pencari suaka itu masih melakukan unjuk rasa, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan dan regulasi Hukum yang berlaku.

Sementara itu, Pj.Sekda Bintan Ronny Kartika mengatakan daerah rawan politik perlu dipetakan karena harus segera diantisipasi sejak dini.

“Kalau kita membahas isu di masyarakat tentu tidak akan ada habisnya. Akan ada isu baru yang terus muncul, untuk itu kita harus selalu siap mengidentifikasi berbagai hal yang kemungkinan akan muncul,” katanya.

Terlebih untuk persoalan demonstrasi dari kalangan pengungsi yang sedang marak saat ini. Dia berharap seluruh Instansi terkait dapat terus bersinergi sesuai dengan kewenangan untuk dapat mengantisipasi aksi-aksi tersebut.

“Tujuan kita sama, untuk kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah punya wewenang sendiri namun tetap ada batasannya. Untuk itu dari seluruh FKPD maupun Instansi lain dalam Tim Kewaspadaan Dini ini, kami harapkan koordinasi yang terus terjalin dalam kita memainkan peranan masing-masing,” ucapnya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.