Misbardi Sebut Pencairan Bansos Kepri 2020 Sesuai Prosedur, Penyidik Polda Lanjutkan Penyidikan Tahap II

Mantan Plt. Kepala BPKAD Kepri Misbardi saat diperiksa sebagai saksi PN Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022). menyebut pencairan dana hibah APBD 2020 sudah sesuai prosedur dan rekomendasi kepala OPD (Foto: Roland)
Mantan Plt. Kepala BPKAD Kepri Misbardi saat diperiksa sebagai saksi PN Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022). menyebut pencairan dana hibah APBD 2020 sudah sesuai prosedur dan rekomendasi kepala OPD (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Misbardi, mengatakan, pengucuran dana hibah APBD 2020 Provinsi Kepri Kepada lembaga dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas di Provinsi Kepri.

Hal itu dikatakan Misbardi saat diperiksa sebagai saksi terhadap 5 terdakwa dugaan korupsi dana hibah bansos Dispora Provinsi Kepulauan Riau di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (15/9/2022) lalu.

“Pencairan dana hibah bansos ini sudah sesuai prosedur dan seluruh penerima dana hibah berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dispora Kepri,” ujarnya.

Pernyataan Plt. Kepala BPKAD Kepri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bansos APBD 2020 ini, seolah mempertanyakan penyidikan Polda Kepri dan penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terhadap 5 terdakwa yang saat itu disidang dalam dugaan korupsi dana bansos yang merugikan negara Rp. 6,2 Miliar.

Di persidangan, Misbardi juga mengatakan sebelum mencairkan dana hibah ke organisasi olahraga di Kepri itu, pihaknya telah memiliki kualifikasi, hingga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) APBD ke masing-masing rekening organisasi penerima hibah APBD 2020 di Kepri itu.

“Jika tidak ada rekomendasi dari Kepala OPD dan tidak memiliki kualifikasi sebagai penerima, Maka dananya tidak kami kucurkan dan saya langsung yang menelpon Kepala OPD nya,” ujar Misbardi dengan yakin.

Misbardi juga menyebut, pemberian dana hibah yang dilakukan itu, telah sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Demikian juga semua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), juga telah dilengkapi oleh masing-masing penerima seperti dokumentasi hingga kwitansi kegiatan.

Disinggung mengenai dakwaan JPU terhadap 5 terdakwa, yang menyebut OPD (Dispora Kepri) tidak pernah menyampaikan rekomendasi terhadap sejumlah organisasi penerima dana hibah itu, sebagaimana jawabannya di BAP pemeriksaan penyidik, Misbardi berdalih, bahwa yang memverifikasi 20 proposal itu adalah staf-nya.

“Dari hasil verifikasi staf saya, puluhan proposal itu dinyatakan lengkap secara administrasi sebelum dana hibah dicairkan,” ujarnya.

Terhadap 45 proposal bermasalah yang diajukan oleh Ormas dan OKP, Misbardi menyebut, sejumlah proposal itu yang merekomendasikan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri.

Penyidik Polisi Lanjutkan Penyidikan Korupsi Bansos Kepri Tahap II

Pernyataan Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Misbardi ini, bertolak belakang dengan proses hukum yang dilakukan Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri.

Setelah sebelumnya menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos sesi I APBD 2020. Penyidik Polda Kepri saat ini, kembali melanjutkan penyelidikan dan penyidikan tahap II dugaan korupsi dana bansos APBD 2020 provinsi Kepri.

Hal itu sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap 3 terlapor dalam dugaan korupsi dana bansos APBD 2020 Kepri.

Tiga Surat SPDP Terlapor dugaan korupsi bantuan sosial Provinsi Kepri tahap II itu, diterima Kejaksaan tinggi Kepri dari Penyidik Polda Kepri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yazid melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Sugeng Riyadi membenarkan tiga SPDP umum penyidik Polda Kepri itu.

“Benar kami dari Kejati sudah menerima SPDP terkait bansos, untuk nama-namanya silahkan tanya ke penyidik Polda,” ujar Sugeng pada PRESMEDIA.ID Rabu (12/10/2022).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Nixon Andreas yang dikonfirmasi Media ini, lebih lanjut menjelaskan, ketiga SPDP Penyidik Polda Kepri dalam dugaan kasus korupsi bansos itu, diterima Kejati pada 10 Oktober 2022.

Ke tiga SPDP itu, adalah SPDP/37/X/2022/Krimsus, tanggal 6 oktober 2022 atas nama Terlapor Z diterima Kejati Kepri pada 10 Oktober 2022.

Kemudian, SPDP/38/X/2022/Krimsus tanggal surat 6 Oktober 2022 atas nama terlapor OM, diterima Kejati Kepri pada 10 Oktober 2022.

Serta SPDP/39/X/2022/Krimsus Tanggal Surat 6 Oktober 2022 atas nama terlapor AP, SPDP diterima Kejari 10 Oktober 2022.

Untuk proses tindak lanjut kata Andreas, Kejati Kepri menunggu Pelimpahan Berkas perkara dari Penyidik Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman yang dikonfirmasi terkait dengan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi Bansos Kepri ini, belum memberikan tanggapan. Sementara Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt yang diminta tanggapan dan konfirmasi mengatakan akan menyampaikan keterangan jika sudah ada perkembangannya.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.