Komisi III DPRD Kepri Meminta OPD Kooperatif Evaluasi dan Bahasa Kegiatan Program

Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat menggelar rapat kerja dan evaluasi kegitan pembangunan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat menggelar rapat kerja dan evaluasi kegitan pembangunan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Foto:Humas DPRD Kepri) 

PRESMEDIA.ID, Batam- Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri harus lebih kooperatif menggelar rapat kerja dan evaluasi, terhadap sejumlah kegiatan pembangunan dengan DPRD.

Hal itu dikatakan DPRD menyinggung perilaku Kepala OPD Kepri yang alpa dan tidak hadir, pada Rapat pembahasan RAPBD 2023 komisi III DPRD Kepri.

Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan, rapat kerja dan evaluasi kegiatan pembangunan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, sangat perlu dilakukan dalam menggesa serta mengevaluasi anggaran dan program kerja yang diajukan Pemerintah Provinsi di masing-masing OPD.

“Rapat ini sangat penting dilakukan, guna menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah,” kata Ketua Komisi III DPRD Kepri ini.

Pada rapat ini Komisi III secara bergantian juga memanggil OPD mitranya, seperti Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Wakil Ketua Komisi III Nyanyang Haris Pratamura juga mengemukakan, pemerintah daerah harus lebih optimal melakukan pembahasan item per item kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah.

“Komunikasi wajib dilakukan antara eksekutif dan legislatif sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan sesuai dengan aturan perundangan yang bisa mengayomi masyarakat Kepri,” ujarnya.

Sekretaris Komisi III Kamaruddin Ali menegaskan, anggaran yang diajukan oleh pemerintah yang dinilai belum terlalu optimal di sisi pendapatan.

Karena menurutnya, Proyeksi pendapatan dan belanja yang tertuang dalam KUA-PPAS merupakan proyeksi sementara.

“Namun ini belum terkunci, TAPD masih bisa mengoptimalkan lagi pendapatan daerah terutama di OPD penghasil yang menjadi mitra Komisi III seperti Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Pada rapat ini juga dihadiri seluruh pimpinan dan anggota Komisi III yakni Widiastadi Nugroho, Nyanyang Haris Pratamura, Kamaruddin Ali, Irwansyah, Surya Sardi, Sugianto, Yusuf, Sahmadin Sinaga dan Yudi Kurnain.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.