Korupsi IUP- OP Tambang Bauksit, Ferdi Yohanes Dituntut 6 Tahun Penjara

Terdakwa Ferdi Yohanes dalam perkara kasus korupsi IUP-OP tambang bauksit mendengarkan tuntutan secara virtual di PN Tanjungpinang (Foto: Roland).
Terdakwa Ferdi Yohanes dalam perkara kasus korupsi IUP-OP tambang bauksit mendengarkan tuntutan secara virtual di PN Tanjungpinang (Foto: Roland).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Terdakwa korupsi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang bauksit, Ferdi Yohanes dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Tanjungpinang Senin (17/10/2022).

Selain hukuman pokok, Jaksa Afrinaldi juga menuntut terdakwa dengan hukuman denda Rp. 500 juta subsider 3 bulan kurungan atas korupsi yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain, sebagai Dakwaan Primer melanggar pasal 2 Juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KHUP.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” Kata JPU.

Sementara itu uang tunai yang telah dikembalikan oleh terdakwa senilai Rp. 7.590.778.904 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti.

Atas tuntutan Jaksa ini terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Afrizal, menyatakan keberatan, dan akan mengajukan Pledoi Pembelaan.

Atas keberatan terdakwa, Majelis Hakim Risbarita Simarangkir didampingi Majelis Hakim Ad-Hoc Tipikor Syaiful Arif dan Albiferi menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda pledoi terdakwa.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya menyatakan terdakwa Ferdi Yohannes, telah mengakibatkan aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya/keluarnya IUP-OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

Dalam kasus ini terdakwa Ferdi Yohanes juga disangka merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.590.778.904,00, atas penerimaan sewa dari lahan hutan lindung kepada sejumlah perusahaan tambang yang sebelumnya telah dihukum pidana.

Perbuatan tersebut lanjut jaksa, diawali dari kerja sama terdakwa dengan Sugeng (Terpidana korupsi dalam berkas terpisah) selaku wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) cabang Bintan, kemudian Jalil (Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam berkas perkara terpisah) selaku orang yang melakukan perjanjian kerja dengan saksi Hendra Ayeksa, selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya Desa Air Globi Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.

Atas perbuatanya, terdakwa Ferdi Yohanes didakwa pasal berlapis, dakwaan Primer, melanggar pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Selanjutnya dalam dakwaan subsidair melanggar pasal pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 55 KUHP.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.