Menteri KKP-RI Akan Efektifkan Penindakan API Pukat Trawl dan Cantrang di Laut Kepri      

*Menteri KKP Janjikan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 2023 di Kepri  

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tringgono Menteri KKP Akan Efektifkan Penindakan API Pukat Trawl dan Cantrang di Laut Kepri.  
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) Sakti Wahyu Tringgono akan mengefektifkan penindakan API pukat trawl,  cantrang  yang tidak ramah lingkungan di Laut Kepri. (Foto:Presmedia) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP-RI) Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan program ekonomi biru menjadi inisiatif kelima program Nasional yang dilakukan Indonesia dalam menjaga laut tetap sehat dan bersih untuk kelangsungan hidup manusia.

Sebagai program Ekonomi Biru, Menteri KKP mengatakan akan mengefektifkan penindakan terhadap penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang tidak ramah lingkungan, seperti, Pukat Trawl, Cantrang dan sejenisnya.

Menteri KKP ini juga mengatakan, akan meminta PSDKP di Kepri melakukan penindakan tegas, terhadap pelaku Kapal Penangkap ikan yang menggunakan API yang telah dilarang itu.

“Saya kira dengan program penangkapan terstruktur, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu akan kita larang. Dan itu juga ada peraturan menterinya yang melarang untuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada Wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya dalam Program Gerakan Nasional Cinta Laut 2022 di Kampung Madong kota Tanjungpinang Selasa (18/10/2022).

Dia juga menjelaskan, dari lima program Ekonomi Biru Indonesia dalam menjaga laut agar tetap sehat dan bersih, salah satunya adalah Penangkapan Ikan Terukur.

Program ini lanjutnya, adalah satu jawabanya, jadi penangkapan ikan secara terukur dan berbasis kuota itu untuk membuat Nelayan Kepri menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

“Saat ini kami sedang dalam tahap harmonisasi, peraturan pemerintahnya, jadi mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir bulan ini, maka awal tahun depan itu kita sudah bisa mulai,” ujarnya.

Dengan program penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan, Nelayan atau perusahaan penangkap ini di Kepri, harus melakukan penangkapan ikan di laut daerah izin yang diberikan.

“Kepri yang merupakan Zona 1 ya, tentu setelah kita berikan izin, harus melakukan penangkapan disini, mengolah disini, memproses disini dan menggunakan tenaga kerja juga dari Kepulauan Riau itu misinya,” ujarnya.

Tujuan lebih konkritnya sebut Menteri Terengganu, Komoditi perikanan di Zona 1 Kepri ini, harus bisa memberi manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah ini.

Menteri KKP Janjikan Pembangunan Pelabuhan Perikanan 2023 di Kepri

Selain penertiban Alat Penangkap Ikan dan penertiban wilayah penangkapan ikan melalui Zonasi. Menteri KKP juga mengatakan, akan memfokuskan peningkatan produksi ikan di Provinsi Kepulauan Riau melalui pembangunan Pelabuhan Terukur di di Kepri.

“Mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Pasti kita bangun pelabuhan perikanan di setiap zona di Kepri. Minimal ada 4 atau 5 titik pendaratan tapi khusus untuk wilayah Zona 1 mencakup Kepulauan Riau sampai Bangka Belitung. Saya kira nanti kita akan lihat di Batam, kemudian dimana lagi, nanti tim percepatan yang akan memberikan masukan pembangunanya dimana yang paling tepat untuk dilakukan,” ujarnya.

Dan mulai tahun depan (2023) lanjut Menteri Sakti,sedapat mungkin akan dibangun juga pelabuhan untuk nelayan lokal di setiap kampung Nelayan. Pengelolaanya sendiri akan dilakukan oleh Koperasi.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.