Pemprov Kepri Gelar FGD Penyusunan Manajemen Resiko, Sebagai Alat Kontrol Capaian Kinerja OPD

Pada 2023 Pemprov Kepri akan menerapkan manajemen resiko, sebagai alat kontrol capaian kinerja OPD di Kepri (Foto: Humas-Kepri).
Pada 2023 Pemprov Kepri akan menerapkan manajemen resiko, sebagai alat kontrol capaian kinerja OPD di Kepri (Foto: Humas-Kepri).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri menggelar Forum Group Discussion (FGD) sebagai wadah Penyusunan Manajemen Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan FGD Penyusunan Manajemen Resiko tersebut mengusung tema “Manajemen Resiko sebagai Alat Kontrol Pencapaian Sasaran OPD di Lingkungan Pemprov Kepulauan Riau”. Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri dan diselenggarakan selama dua hari, 18-19 Oktober 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, hadir sebagai narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Auditor Pratama, Rangga Danang Farandy dan Auditor Muda, Andreas Priahdo Purba serta Inspektur Daerah Provinsi Kepri ST. Irmendas sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan, resiko atau hambatan terjadi karena kurangnya komitmen dan integritas dalam pelaksanaan kerja.

“Kunci dari manajemen resiko yaitu komitmen dan integritas, jika kita sebagai pejabat, melaksanakan tugas secara akuntabel dan terorganisir dengan baik. Tentunya tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan kedepannya,” ujar Sekdaprov Adi.

Sekdaprov Adi juga menegaskan agar, pejabat pelaksana terus memperhatikan perencanaan dan proses administrasi dalam suatu kegiatan.

“Kembali saya ingatkan, dalam semua kegiatan harus mengedepankan, pentingnya perencanaan yang matang, yaitu pemetaan sumber dayanya, tujuannya, kegiatannya, manfaatnya, arahnya, dan sasarannya bagaimana, semua itu harus dapat dirancang terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya,” tegas Sekdaprov Adi.

FGD penyusunan manajemen Resiko tersebut diharapkan menjadi tools atau alat yang dapat memacu percepatan pembangunan Kepri sebagai upaya terwujudnya visi misi Pemprov Kepri yaitu, “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, rama lingkungan, dan unggul dibidang maritim”, hal tersebut juga dikatakan Sekdaprov Adi kepada peserta FGD.

Terakhir, Sekdaprov Adi menghimbau agar pejabat pelaksana dan APIP Provinsi Kepri untuk terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

“Perubahan terus berjalan. Barang siapa yang tidak siap akan perubahan, maka akan tertinggal. Tidak ada lagi zona nyaman sekarang, kita harus terus segera menyesuaikan diri dengan keadaan. Untuk tahun 2023 saya tegaskan semua kegiatan harus menerapkan bagaimana manajemen resikonya,” pungkasnya.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.