Terdakwa Korupsi Piutang Non-Usaha BUMD Tanjungpinang Dituntut 18 Bulan Penjara

Sidang secara Online, Terdakwa Korupsi Piutang Non-Usaha BUMD Tanjungpinang Dituntut 18 Bulan Penjara di PN Tanjungpinang
Sidang secara Online, Terdakwa Korupsi Piutang Non-Usaha BUMD Tanjungpinang Dituntut 18 Bulan Penjara di PN Tanjungpinang (Foto:Roland) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Terdakwa Dhiya Widjiasih, Mantan Kepala Bagian Bendahara Badan Usaha Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) dituntut 18 bulan penjara dalam kasus korupsi dana keuangan Piutang non-usaha BUMD kota Tanjungpinang 2017-2019.

Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang Wiradhany di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu(19/10/2022).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” kata Bambang.

Sementara itu uang yang telah dititipkan terdakwa di rekening Kejari Tanjungpinang bersama-sama dengan Asep Nana Suryana dan Zondervan senilai Rp.517 juta dipergunakan sebagai Uang Pengganti.

Atas tuntutan ini terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim Anggalanton Boangmanalu didampingi oleh Majelis Hakim Albiferi dan Syaiful Arif menunda persidangan selama satu pekan.

Sebelumnya, terdakwa Dhiya Widjiasih bersama mantan direktur Perseroan PT.Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) saksi Asep Nana Suryana dan saksi Zondervan didakwa jaksa korupsi bersama-sama, menggunakan dan meminjamkan dana piutang non-usaha BUMD Tanjungpinang diluar ketentuan peraturan perusahan.

Jaksa menyebut, penggunaan dana piutang non-usaha PT.TMB berawal dari pemberian fasilitas pinjaman bagi karyawan yang diatur dengan mekanisme dan syarat yang ditetapkan oleh perusahan.

Melalui fasilitas ini, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Perusahaan tahun 2016, hingga pinjaman karyawan di BUMD PT.TMB Tanjungpinang mulai diberlakukan sejak Januari 2016 sampai 19 Maret 2019.

Namun dalam perjalanannya, selain karyawan BUMD PT.TMB, Direktur dan sejumlah pihak luar, juga ternyata turut melakukan peminjaman dana Non-usaha BUMD PT.TMB.

Hal itu terungkap berdasarkan temuan hasil audit kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan piutang usaha pihak ketiga dan piutang relasi yang dikeluarkan dari dana piutang Non-Usaha BUMD-PT.TMB.

Sejumlah temuan piutang (pinjaman) karyawan, juga ditemukan piutang (Pinjaman) eks karyawan, piutang (Pinjaman) koperasi karyawan, piutang (Pinjaman) pihak ketiga dan piutang (Pinjaman) relasi.

Total Piutang Perusahaan atas Pinjaman karyawan dan eks-karyawan di BUMD PT.TMB Tanjungpinang serta pihak ketiga dan lainnya berjumlahnya Rp.665.971.019.

Selain itu, ada juga Piutang non-usaha perusahaan atas pinjaman relasi terdiri dari piutang saksi Asep Nana Suryana, saksi Zondervan, saksi Eva Amalia, saksi Fahmy dan saksi Irwandi, dengan jumlah piutang sebesar Rp.715.870.649.-.

Tahun berikutnya, piutang perusahaan pinjaman relasi ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp1.381.841.668,-.

Adapun rincian total dana yang digunakan terdakwa dari 2016 sampai 2020 sebesar Rp 136.917.079. Sementara saksi Asep Nana Suryana juga menggunakan dana pinjaman piutang non-usaha BUMD.PT.TMB sebesar Rp 187.355.000 dan saksi Zondervan sebesar Rp.403.581.216,-.

Dengan demikian lanjut Jaksa, perbuatan terdakwa Dhiya Widjiasih, saksi Asep Nana Suryana dan Zondervan, telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh perusahaan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Kepri sebesar Rp.517.741.716,-

Penulis:Roland
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.