Kejati Kepri Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Rp. 16,9 M Jembatan Tanah Merah-Bintan

*Penyidik Kejati ke Kendari Periksa Konsultan Pengawas Proyek

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Nixon Andreas
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Nixon Andreas

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Proses penyidikan dugaan korupsi jembatan Tanah Merah Rp. 16,9 Miliar tahun 2018-2019 di Kabupaten Bintan hingga saat ini masih terus bergulir di Kejati Kepri.

Terbaru, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terbang ke Kendari Sulawesi Tenggara, untuk memeriksa konsultan pengawas proyek BP. Kawasan Tahun 2018-2019 itu.

Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Nixon Andreas, mengatakan tim penyidik Kejati terpaksa ke Kendari, untuk melakukan pemeriksaan pengawas proyek tersebut, karena saksi Pengawas Konsultan proyek beralasan sakit dan tidak bisa datang ke Kejati Kepri.

“Karena saksi konsultan pengawas tidak dapat hadir ke sini, maka penyidik melakukan pemeriksaan di Kendari. Tim jemput bola kesana untuk dimintai keterangan,” kata Nixon, Jumat (21/10/2022).

Saat ini lanjutnya, seluruh pemeriksaan saksi dan ahli dugaan korupsi pembangunan proyek Jembatan telah selesai dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) dan tinggal saksi konsultan pengawas yang keteranganya sedang diambil.

“Jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini sudah 18 orang, termasuk Plt. Kadis Perkim Bintan, ditambah ahli dan konsultan pengawas,” jelasnya.

Nixon menegaskan, setelah pemeriksaan konsultan pengawas maka seluruh pemeriksaan yang dilakukan penyidik akan rampung. Sehingga hasil penyidikan akan segera disimpulkan dan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangka atau orang yang paling bertanggungjawab dalam proyek miliran BP. Kawasan itu.

“Gelar perkara nanti menyimpulkan siapa yang paling bertanggung jawab. Arahnya ke penetapan tersangka,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri juga telah menaikkan status pengumpulan data dan keterangan (pulbaket lid) dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah di Bintan ini ke tingkat penyidikan.

Pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan sendiri, berawal pada tahun 2018, ketika BP. Kawasan Batam mengalokasikan anggaran pekerjaan proyek pembangunan jembatan di Tanah Merah Bintan dalam menunjang sarana dan prasarana FTZ menggunakan anggaran APBN 2018 dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 9,66 miliar.

Selanjutnya, kontraktor pelaksana pembangunan jembatan itu adalah PT. BFG dan konsultan pengawas CV. DS, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender. Namun dalam pelaksanaanya, hingga habis masa pengerjaan pada 14 Desember 2018, PT. BFG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP. Batam melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real progress pekerjaan 35,35 persen dan realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.523.000.000,-.

Adapun alasan pemutusan kontrak yang dilakukan PPK dari BP. Batam tersebut disebabkan PT. BFG tidak dapat mendatangkan tenaga ahli, project manager dan Site Manager, serta alat dan supply material tiang pancang yang menjadi pekerjaan utama.

Selanjutnya pada 2019, pekerjaan jembatan kembali dilanjutkan BP. Batam dengan alokasi pagu anggaran Rp. 7,5 milyar. Melalui pelelangan, Pejabat Pelaksana Lelang (PPL) memenangkan CV. BML sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan dengan nilai kontrak Rp. 7.395.000.000,- jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender.
Sedangkan Konsultan Pengawas Pekerjaan pada proyek 2018 ini adalah CV. PPC dengan nilai kontrak Rp. 249.000.000,-.

Kemudian pada 5 November 2019, PPK dan Konsultan Pengawas serta Kontraktor penyedia pekerjaan, mengadakan rapat evaluasi. Dari hasil rapat, dalam pekerjaan ditemukan adanya permasalahan teknis, yaitu perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang dibandingkan dengan desain perencanaan awal.

Selain itu, juga ditemukan penurunan tanah timbunan yang telah terpasang, serta gulingan tanah pada dinding penahan tanah oprit jembatan. Akibatnya, permukaan jembatan menjadi miring ke arah dalam abutment dan tiang pancang bawah dinding penahan tanah juga patah.

Namun atas sejumlah permasalahan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK BP. Batam) tetap melakukan pembayaran progres pekerjaan 100 persen atau Rp. 7.395.000.000,- pada 18 Desember 2019, sementara jembatan hingga saat ini tidak bisa digunakan.

Penyidik Kejati Kepri memperkirakan, kerugian negara yang diakibatkan proyek ini bisa mencapai Rp. 11.663.260.722,-. Namun demikian Penyidik juga masih menunggu audit perhitungan dari BPK Perwakilan kepri.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.