Satgas TPPO Desak Polda Kepri Tuntaskan Pengusutan Kasus TPPU Dari TPPO-PMI Tersangka Acing dan Mulyadi

*Kepri Jadi Tempat Transit dan Pengiriman PMI Illegal Terbanyak ke Luar Negeri

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA RI Aresi Arminuksmono saat dikonfrimasi wartawan di Bintan (Foto: Hasura)
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA RI Aresi Arminuksmono saat dikonfrimasi wartawan di Bintan (Foto: Hasura)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Satuan Gugus Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Polda Kepri, untuk menuntaskan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka Susanto alias Acing dan Mulyadi alias Ong dari tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA RI Aresi Arminuksmono, di Bintan Kamis (27/10/2022).

Aresi Arminuksmono, mengatakan Gugus Tugas TPPO sendiri di bentuk Presiden yang diisi 27 kementerian dan lembaga. Ketua I adalah Kemenko PMK, Ketua II Kemenko Polhukam dan Ketua Harian adalah Kementerian PPPA yang menangani bisnis perekrutan, keberangkatan dan pemulangan PMI dari Indonesia dan ke luar negeri.

Satgas TPPO ini, lanjutnya, juga melibatkan 24 Kementerian dan lembaga lain sebagai anggota, termasuk anggota baru dalam gugus tugas saat ini TNI, Bakamla, dan PPATK.

Terkait dengan Kasus TPPO dan TPPU Susanto alias Acing dan Mulyadi alias Ong, Aresi mengatakan, mendesak APH di Kepri agar menindak lanjuti kasus tersebut.

“Kita ada mendapatkan laporan itu, katanya sudah ditindak lanjuti. Makanya kasus itu menjadi atensi dan harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya oleh APH yang berada dalam Gugus Tugas TPPO. Baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Apalagi lanjutnya, kasus TPPU ini sangat mudah untuk ditelusuri oleh PPATK karena lembaga ini punya cara sendiri untuk mengungkap kasus tersebut.

“Sebenarnya kasus TPPU ini dapat dilacak oleh PPATK. Apalagi ada data dan nomor rekening tersangka. Pastinya sangat mudah untuk diungkap semuanya. Meskipun rekeningnya sudah dikuras tetapi akan dapat diungkap,” ucapnya.

Aresi percaya ditangan Menko Polhukam sebagai Ketua II akan dapat mengungkap kasus TPPU tersangka dari bisnis pengiriman PMI secara ilegal itu. Dan bagi oknum aparat yang diduga terlibat membackup pengusahanya, juga diminta ditindak dan dijerat sesuai aturan.

Sebagaimana diketahui, dalam aksus TPPO pengiriman PMI ke Malaysia, Terdakwa Susanto alias Acing dan Mulyadi alias Ong sebelumnya telah divonis hakim PN Tanjungpinang 10 tahun penjara.

Namun pada kasus yang penyertaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga saat ini masih mengendap dan belum ditindaklanjuti oleh polisi.

Bahkan pada Kasus TPPU ini, dua Kali SPDP tersangka Susanto alias Acing Dan Mulyadi alias Ong, terpaksa dikembalikan Jaksa Kejati Kepri Ke penyidik Polda Kepri, karena tidak ditindak lanjuti dengan berkas perkara kedua tersangka.

Kepri Jadi Tempat Transit dan Pengiriman PMI Illegal Terbanyak ke Luar Negeri

Selain itu, Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPA ini juga menyebut, berdasarkan data pemulangan 7000 PMI dari Malaysia tahun 2021 lalu, sejumlah PMI yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia itu mengaku, berangkat ke luar negeri melalui Batam dan Bintan Provinsi Kepri.

“Dengan data itu, wilayah Kepri menjadi lokasi perbatasan, tempat transit dan pengiriman PMI ke luar negeri. Apalagi, Kota Batam menjadi daerah yang paling banyak PMI dikirim ke luar negeri,” ujar Aresi Arminuksmono di Bintan Kamis (27/10/2022).

Sejumlah PMI yang berangkat secara non prosedural ini sebutnya, menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kebanyakan dri PMI itu tidak memiliki identitas resmi paspor maupun KTP.

“Mereka sudah lama tinggal disana dan kebanyakan mereka mengaku berangkat atau masuk ke Malaysia menggunakan kapal melalui jalur ilegal dari Kepri ini,” jelasnya.

Atas hal itu lanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI meminta, agar Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Kepri.

“Kami dibilang tidak banyak berbuat, padahal kami selalu memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat agar tidak berangkat melalui jalur tikus tetapi harus melainkan jalur dan administrasi resmi,Tapi tetap saja ada yang berangkat melalui jalur ilegal atau jalur tikus,” ujarnya.

Bisnis pengiriman PMI ilegal ke luar negeri ini lanjutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan memiliki jaringan terstruktur.

Oleh karena itu, TNI dan Bakamla yang juga masuk sebaga Satgas TPPO, diharapakan dapat menekan dan mencegah aksi pengiriman PMI ilegal dari jalur laut provinsi Kepori, khususnya dari kota Batam dan kabupaten Bintan.

“Kami berharap semua bisa tercover. Baik di darat sampai di laut. Sehingga bisnis perdagangan orang ini dapat ditindak dengan tegas,” tutupnya.

Penulis: Hasura
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.