Nahkoda Kapal MV.Clemens Oldendorff Disidang Karena Lego Jangkar di Perairan Bintan

Nahkoda Kapal kargo asing MV.Clemens Oldendorff terdakwa John Mar Plenos, disidang di PN Tanjungpinang karena melakukan lego Jangkar tanpa izin di perairan Bintan.
Nahkoda Kapal kargo asing MV.Clemens Oldendorff terdakwa John Mar Plenos, disidang di PN Tanjungpinang karena melakukan lego Jangkar tanpa izin di perairan Bintan.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Nahkoda Kapal kargo MV.Clemens Oldendorff, terdakwa John Mar Plenos, disidang di PN Tanjungpinang karena melakukan pelanggaran UU Pelayaran, lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Darmawan Wiratama dan Aditya Syaummil, mendakwa nakhoda kapal berbendera Liberia iu dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis(27/10/2022).

Dalam dakwaan, Jaksa mengatakan Kapal MV.Clemens Oldendorff yang dinahkodai terdakwa John Mar Plenos, merupakan jenis Kapal Bulk Carrier berbendera Liberia dengan pemilik Oldendorff Carriers yang sebelumnya berlayar dari Mariveles Philippines menuju Singapura untuk memuat barang.

Namun sebelum masuk ke wilayah laut Singapura, Kapal menunggu muatan dan perintah dari owner Kapal dan melakukan Lego Jangkar sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022  di Perairan Timur Laut Pulau Bintan. Lego Jangkar dilakukan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pemilik owner mengenai muatan apa yang akan dibawa dan kemana muatan tersebut akan diangkut karena Kapal masih dalam keadaan kosong.

Namun pada hari bersamaan KRI Bontang-907 yang melakukan operasi Siaga Arnawa–22 BKO Danguspurla Koarmada I, menemukan kapal berbendera Liberia itu sedang melaksanakan lego jangkar.

Atas tindakannya yang tidak berizin itu, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

Pada saat itu ditemukan AIS kapal dalam keadaan menyala dan dalam kondisi normal. Sementara keadaan mesin kapal MV.Clemens Oldendorff dalam keadaan aman dan normal dan tidak dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya .

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya dan tidak bisa berhenti.

Berhenti dan membuang jangkar, hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang atau kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

Dengan tindakan nahkoda yang melakukan lego jangkar tanpa seizin dari otoritas Syahbandar Indonesia, terdakwa dinyatakan tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia.

“Perbuatan terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,”Pungkas Aditya.

Atas dakwaan tunggal itu terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Amanda tidak mengajukan pledoi.

Mendengar itu Ketua Majelis Hakim, Isdariyanto didamping Majelis Hakim Novarina Manurung dan Widodo Hermawan menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi.

Penulis: Roland
Editor  : Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.