Korupsi Dana Tuper 2011-2015, Puluhan Mantan Anggota DPRD Mengaku Tak Mampu Kembalikan Dana Yang Diterima

Diperiksa sebagai saksi Korupsi Tuper DPRD Natuna 2011 2015, Puluhan Mantan DPRD Natuna mengalu tidak sanggup kembalikan dana Tuper yang diterima.
Diperiksa sebagai saksi Korupsi Tuper DPRD Natuna 2011 2015, Puluhan Mantan DPRD Natuna mengalu tidak sanggup kembalikan dana Tuper yang diterima. (Foto:Roland) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Sejumlah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, mengaku tidak dapat mengembalikan kelebihan bayar dana Tunjangan Perumahan (Tuper) DPRD Natuna 2011-2015.

Hal itu dikatakan 10 anggota DPRD Natuna yaitu Apandi, Raja Mahen, Johari, Rusdi, Sunaryo anggota DPRD Natuna yang menerima tunjangan Perumahan DPRD Natuna itu pada 2009-2014.

Kemudian Anggota DPRD periode 2014-2019 masing-masing Yusriadi, Saipullah, Jo Ibro, Harmain, Wan Sopian dan Fadli juga mengaku tidak dapat mengembalikan.

Hal itu dikatakan seluruh anggota DPRD itu, dalam sidang lanjutan kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 dengan 5 tersangka di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu ( 2/10/2022).

Dalam persidangan ini, sejumlah mantan anggota DPRD Natuna ini juga mengakui, menerima dana tunjangan Perumahan DPRD Natuna itu Rp12 juta per bulan atau Rp 398 juta selama 2011-2015.

“Mau dibayar, tidak ada uang sebanyak itu. Saat diperiksa Jaksa, Saya juga diminta untuk dikembalikan sebesar Rp 398 juta,” katanya.

Hal senada, juga disampaikan oleh saksi Rusdi, Sunaryo, Wan Sopian dan saksi lainya.

Kepada Jaksa dan Majelis Hakim pada sidang lanjutan 5 terdakwa dugaan kasus korupsi ini, sama-sama menyampaikan bahwa belum dapat mengembalikan kelebihan bayar tunjangan perumahan tersebut karena sudah habis digunakan untuk membayar keperluan rumah, pembantu, listrik dan lainnya.

“Karena, kalau dihitung Rp12 juta perbulan tunjangan itu kurang untuk biaya perumahan,” jelasnya.

Sementara mantan anggota DPRD Natuna saksi Saippullah mengaku, telah mengembalikan keseluruhan kelebihan bayar uang tunjangan yang diterima dengan total besaran Rp94 juta dari tahun 2014 sampai 2019.

Pengembalian itu kata Saippullah dilakukan ketika dirinya diperiksa oleh penyidik Kejati Kepri yang waktu itu menyarankan untuk dikembalikan.

“Saya bayar waktu itu ke kas daerah Natuna. Namun perhitungan itu saya tidak tahu saya pikir itu bukan hak saya,” ucapnya.

Ketika Majelis Hakim dan Jaksa menyinggung keberadaan rumah Dinas DPRD yang sebelumnya sudah dibangun, Namun tidak ditempati, dan bahkan DPRD Natuna tetap mengalokasikan dana APBD untuk Tunjangan perumahan DPRD, seluruh mantan anggota DPRD yang diperiksa di PN Tanjungpinang ini, kompak mengatakan kalau pada saat itu rumah anggota DPRD Natuna itu tidak layak untuk ditempati.

“Perumahan itu belum memiliki penerangan listrik, jalan tidak mendukung dan fasilitas lainnya belum lengkap,” ujar sejumlah mantan anggota Dewan ini beralasan.

Sebelumnya kejaksaan tinggi Kepri menetapkan lima terdakwa dugaan korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 pada 2017 lalu.

Namun sejak ditetapkan tersangka Korupsi hingga saat ini, ke Lima terdakwa tidak pernah ditahan tetapi berstatus tahanan kota.

Dalam dakwaan Jaksa, ke lima terdakwa didakwa didakwa melakukan korupsi menguntungkan diri sendiri dan orang lain atas jabatan yang ada padanya dalam pengalokasian dan Pembayaran dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mengakibatkan kerugian negara Cq  pemerintah Natuna Rp7,7 Miliar.

Atas perbuatannya, ke lima terdakwa didakwa dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP dalam dakwaan primair.

Dan dalam dakwaan Subsidair, ke lima terdakwa juga dijesar dengan pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis :Roland
Editor   :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.