Begini Modus Tersangka YN dan HS Korupsi Dana Ex-PNPM-MPd Teluk Bintan

Kapolres Bintan, AKBP Tidar Wulung Dahono. (Dok. Presmedia)
Kapolres Bintan, AKBP Tidar Wulung Dahono. (Dok. Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dua tersangka dugaan korupsi dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) adalah pengurus dan pengelola dana bergulir Ex-PNPM-MPd di UPK kecamatan Teluk Bintan di UPK Lestari Bintan kecamatan Teluk Bintan.

PNPM-MPd sendiri merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono, mengatakan, Kedua tersangka mengelola Rp. 2.853.803.416,- dana bergulir PNPM-MPd untuk anggota masyarakat yang membutuhkan modal dalam membuat usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

Namun dalam perjalanannya, tersangka YN dan HS memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara menyimpan dan menyalurkan dana tersebut secara individu.

Kapolres menyebut, jumlah anggaran yang disimpan pinjam secara individu oleh kedua tersangka ada sebesar Rp. 650 juta untuk memperkaya diri sendiri.

Sementara sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2014 serta 2015, pemerintah menyatakan program PNPM-MPd dinyatakan berakhir. Namun oleh kedua tersangka, masih terus mengelola dana tersebut.

Related Posts

Selanjutnya pada 2018, UPK Lestari Bintan melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam membahas laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan. Pada rapat itu, tidak membahas tindak lanjut dana bergulir simpan pinjam dana individu yang sebelumnya dikelola.

Selanjutnya, kedua tersangka merekayasa berita acara Musyawarah Antar Desa (MAD), yang seolah-olah pada rapat awal telah menyetujui kegiatan perguliran simpan pinjam individu (SPI) dari program PNPM-MPd itu.

Untuk diketahui, Program PNPM-MPd telah diubah menjadi pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perubahan itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pedesaan dan PDTT (Permendesa PDTT) Nomor 15 tahun 2021 tentang tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDES.

Peraturan Menteri Desa ini merupakan pelaksanaan amanat PP 11 tahun 2021 tentang BUMDES yang menyatakan, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Selain itu Permen ini juga memiliki konteks dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Tujuannya, untuk menjadi tata cara dan menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan.

Atas perbuatanya, YN dan HS dijerat dengan pasal Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 Miliar.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.