Terdakwa WNA dan PH Ajukan Pinjam Pakai Kapal MV. Clemens Oldendorff ke Hakim

Terdakwa John Mar Plenos (Baju Kemeja Hitam), Nahkoda Master MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia usai mendengarkan dakwaan di PN Tanjungpinang. (Foto: Roland)
Terdakwa John Mar Plenos (Baju Kemeja Hitam), Nahkoda Master MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia usai mendengarkan dakwaan di PN Tanjungpinang. (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kuasa Hukum terdakwa John Mar Plenos, Nahkoda Kapal kargo MV. Clemens Oldendorff mengajukan permohonan pinjam pakai kapal ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (3/11/2022).

Permohonan pinjam pakai kapal tanker itu diajukan Kuasa Hukum dan terdakwa dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi penangkap anggota TNI AL anggota dari MPK KRI Bontang Lettu Fredian Prisma dan Hendro.

Kuasa hukum terdakwa, Albert Steven Aswin, mengatakan permohonan pinjam pakai kapal itu diajukan secara resmi malui surat ke Majelis Hakim, dengan alasan kapal kargo MV. Clemens Oldendorff dengan alasan untuk mengisi bahan bakar kapal.

“Izin Yang Mulia disini kami ingin mengajukan surat permohonan pinjam pakai,” katanya.

Mendapat surat permohonan pinjam pakai itu, Ketua Majelis Hakim Isdaryanto didampingi oleh Majelis Hakim Novarina Manurung dan Widodo, mengatakan akan melakukan musyawarah dengan Majelis Hakim atas permohonan kuasa hukum dan terdakwa tersebut.

Sementara itu, dalam keteranganya, saksi Fredian mengatakan saat penangkapan kapal berbendera Philipina itu ditangkap, berada di posisi laut teritorial Indonesia melalui peta yang digunakan KRI Bontang.

Saat diamankan lanjutnya, juga ditemukan 22 ABK beserta Kapten kapal didalam kapal.

Sedangkan muatan kapal nihil, dan hanya ada bahan bakar untuk kapal tersebut.

“Saat diperiksa, Kapten mengaku tidak memiliki izin untuk lego jangkar dari otoritas setempat wilayah kepri,” Kata Fredian.

Dan atas hal itu, dilakukan proses hukum dengan meminta sejumlah dokumen serta barang bukti Kapal.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Darmawan Wiratama dan Aditya Syaummil mendakwa Nakhoda Kapal berbendera Liberia dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis(27/10/2022).

Dalam dakwaan, Jaksa mengatakan Kapal MV. Clemens Oldendorff yang dinahkodai terdakwa John Mar Plenos merupakan jenis kapal bulk carrier berbendera Liberia dengan pemilik Oldendorff Carriers, yang sebelumnya berlayar dari Mariveles Philippines menuju Singapura untuk memuat barang.

Namun sebelum masuk ke wilayah laut Singapura, Kapal menunggu muatan dan perintah dari owner kapal dan melakukan lego jangkar sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 di Perairan Timur Laut Pulau Bintan.

Lego jangkar dilakukan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pemilik owner mengenai muatan apa yang akan dibawa dan kemana muatan tersebut akan diangkut karena kapal masih dalam keadaan kosong.

Namun pada hari bersamaan KRI Bontang-907 yang melakukan operasi Siaga Arnawa–22 BKO Danguspurla Koarmada I, menemukan kapal berbendera Liberia itu sedang melaksanakan lego jangkar.

Atas tindakannya yang tidak berizin itu, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

Pada saat itu ditemukan AIS kapal dalam keadaan menyala dan dalam kondisi normal. Sementara keadaan mesin kapal MV. Clemens Oldendorff dalam keadaan aman dan normal dan tidak dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya .

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya dan tidak bisa berhenti.

Berhenti dan membuang jangkar, hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang atau kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

Dengan tindakan nahkoda yang melakukan lego jangkar tanpa seizin dari otoritas Syahbandar Indonesia, terdakwa dinyatakan tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,”Pungkas Aditya.

Ketua Majelis Hakim, Isdariyanto didamping Majelis Hakim Novarina Manurung dan Widodo Hermawan menunda persidangan selama satu pekan dan memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi pada sidang berikutnya.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.