Ketua DPRD Ingatkan Pemerintah Agar Tingkatkan PAD dari Potensi Yang Dimiliki Kepri

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS pada Sidang Paripurna DPRD di DPRD Provinsi Kepri,Dompak, Tanjungpinang, Kamis (03-11-2022).
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS pada Sidang Paripurna DPRD di DPRD Provinsi Kepri,Dompak, Tanjungpinang, Kamis (03-11-2022). (Foto:humas-Kepri) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, kembali mengingatkan pemerintah, agar memanfaatkan potensi Kepri dalam meningkatkan sumber Pendapatan Daerah.

Hal itu dikatakan ketua DPRD dalam pidatonya pada sidang paripurna, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (03/11/2022).

“Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan kewenangan yang dimiliki, diharapkan pemerintah mampu berkerja keras, berupaya secara bersama-sama, menggali dan mengembangkan potensi dan peluang dalam meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Hal itu dilanjut Jumaga, untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dari kategori sedang, menjadi tinggi.

Tidak tercapainya target PAD daerah dari sektor jasa Labuh Jangkar di provinsi Kepri ini dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan anggota DPRD Kepri.

Hal itu disebabkan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah mengenai kepastian pemerintah daerah atau Pemerintah pusat yang akan memungut dan dana Labuh Jangkar dan upah tambat kapal wilayah 12 Mill laut provinsi Kepri itu.

Sementara itu, dalam nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2023 Kepri Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau, menyepakati target Pendapatan APBD 2023 sebesar Rp3.995.495.041.708,-

Dari total target PAD ini, mengalami kenaikan Rp515 Miliar dibandingkan PAD 2022 yang sebelumnya sebesar Rp3.480.323.080.509,-.

Selanjutnya untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.111.156.203.263,- atau naik sebesar Rp 240.833.122.754,- bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun 2022 yang berjumlah Rp3.870.323.080.509.

Dengan asumsi itu, pembiayaan daerah sebesar Rp 115.661.161.555 yang terdiri dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) sebesar Rp200.000.000.000,-

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dibebankan pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman daerah sebesar Rp 84.338.838.445. Dengan demikian total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 4.111.156.203.263.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.