Fraksi DPRD Kepri Soroti Pendapatan, Belanja dan Prioritas Program APBD 2023 Kepri

Rapat Paripurna DPRD dengaan agenda pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2023 Kepori dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua Ricky Faisal dan Raden Hari Cahyono, Kamis (10-11-2022).
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2023 Kepri dipimpin ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua Ricky Faisal dan Raden Hari Cahyono, Kamis (10/11/2022).(Foto:Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sejumlah Fraksi DPRD Kepri menyoroti target besaran Pendapatan, belanja serta Prioritas Program APBD 2023 Provinsi Kepri.

Hal itu disampaikan masing-masing fraksi DPRD Kepri, dalam pandangan Umum Fraksi-nya, terhadap nota Keuangan dan Ranperda APBD 2023 Provinsi Kepri, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua Ricky Faisal dan Raden Hari Cahyono, Kamis (10/11/2022).

Fraksi PDIP dengan juru bicara disampaikan Sahat Sianturi, mengatakan, terhadap skala prioritas program dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kepri di APBD 2023 Kepri, diminta agar berdasarkan evaluasi serta isu strategis pembangunan 2023.

PDIP juga menyatakan, pada prinsipnya Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 sangat mengapresiasi. Namun demikian, pihaknya juga menyampaikan beberapa catatan pada Nota Keuangan Ranperda APBD 2023 Kepri itu, Khususnya pada sektor Pendapatan, Belanja dan Prioritas program Kerja.

Sektor pendapatan daerah dengan proyeksi Rp4.111 Triliun atau naik Rp 115 miliar dari pendapatan APBD 2022 yang sebelumnya sebesar Rp3.9 Triliun, diperhitungkan sebagai pembiayaan dari Silpa tahun anggaran.

“Atas hal itu, perlu diingat bahwa Silpa 2022 sebagai pembiayaan pada 2023, Menurut kami belum diperhitungkan secara cermat,” ujarnya.

Selain itu, fraksi PDIP juga mengatakan, terjadinya peningkatan pendapatan Daerah pada APBD 2023 Kepri sebesar 15 persen, berbanding terbalik dengan sektor penerimaan retribusi daerah yang menurun pada 2022.

“Atas penurunan perolehan PAD dari sektor Retribusi ini, fraksi PDIP meminta penjelasan ke Pemerintah,” ujar Sahat.

Mengenai belanja, PDIP juga mengaku belum melihat implementasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri secara berkesinambungan dan berdampak pada pemulihan ekonomi.

“Oleh Karena itu, Fraksi PDIP meminta perlu gambaran secara jelas dan konkrit Goal atau tujuan dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-Masing OPD di Kepri,” tegasnya.

Fraksi PDIP juga secara tegas meminta penjelasan, pada masing-masing OPD di Kepri atas apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan ekonomi.

“APBD Kepri ini harus memperhatikan keberhasilan program di tahun lalu dan mengacu target di masa yang akan datang. Serta kegiatan program yang dilaksanakan harus menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat,” sebutnya.

Dalam pandangan Fraksinya, PDIP juga menyinggung pelaksanaan penanganan Banjir di Kawasan Kumuh di kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri, yang dianggap hingga saat ini belum tertangani secara maksimal.

“Melalui tema pembangunan APBD 2023, PDIP mengingatkan, Optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah tidak perlu hanya slogan. Tetapi hendaknya harus dapat diupayakan melalui optimalisasi potensi daerah dari sektor laut dalam peningkatan pembangunan, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Atas sejumlah sorot tanya itu, PDIP meminta, agar pembahasan APBD 2023 Provinsi Kepri dilakukan dengan standar dan mekanisme hukum yang berlaku antara pemerintah serta alat kelengkapan DPRD Kepri.

“Selain itu kami juga meminta agar sejumlah program APBD murni dan APBD perubahan 2022 progresnya dimaksimalkan pemerintah,” sebutnya

Fraksi Golkar Setuju Tema dan Prioritas Pembangunan APBD 2023    

Sementara Fraksi Golkar, dalam pandangan Umum fraksinya yang saat itu dibacakan Hadi Candra, mengatakan Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 harus memperhatikan kondisi Ekonomi Kepri pada tahun mendatang.

Atas Hal itu, Fraksi Golkar menyebut, mendukung tema pembangunan Pemerintah provinsi Kepri tahun 2023, yaitu “Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan Nasional”.

“Atas tema dan dan tiga skala prioritas program pembangunan APBD Kepri 2023 ini, diharapkan menjadi acuan pada setiap OPD dalam peningkatan Pendapatan, serta setiap program kerja yang dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam hal Belanja daerah, Fraksi Golkar juga mengingatkan, agar pemerintah memaksimalkan pelayanan pada masyarakat serta memilih program pembangunan yang tepat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Terhadap pendapatan APBD dalam Nota Keuangan Pemerintah yang ditargetkan meningkat Rp 115 Miliar atau naik 14,80 persen, Partai Golkar sangat mengapresiasi target peningkatan Pendapatan Kepri ini, dengan harapan apa yang telah ditargetkan akan dapat direalisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, terhadap kenaikan Belanja di APBD Kepri 2023 sebesar Rp600 Miliar atau Rp4,111 Triliun, Golar meminta, agar kenaikan belanja itu, diarahkan pada program pembangunan dengan basis kewilayahan dan prestasi, serta kebutuhan suatu wilayah dalam mempengaruhi dan meningkatkan pembangunan daerah.

Fraksi PKS dalam pandangan umumnya terhadap Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 juga menyampaikan sejumlah sorotan dan Masukan yang diharapakan bisa disjelasakan pemerintah Kepri dalam pembahasan Ranperda APBD 2023 tersebut.

Sementara Partai Gerindra, dalam pandangan umum Fraksinya yang dibacakan Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan mengapresiasi kenaikan pendapatan yang ditargetkan pemerintah pada APBD 2023 Kepri.

“Namun demikian, dengan kenaikan target sektor pendapatan dan Belanja daerah pada APBD 2023 Kepri ini, hendaknya, dibarengi dengan peningkatan dan efektivitas program kinerja pada setiap OPD khususnya OPD Penghasil, dan pelaksana kegiatan, hingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Khusus peningkatan aspek kinerja OPD ini, Kami meminta pada Gubernur Kepri agar mengevaluasi dan mengarahkan setiap OPD hingga kinerjanya dapat ditingkatkan.

“Aspek Stabilitas belanja, agar memprioritaskan program RPJMD dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur, khususnya dalam memberikan pelayanan, peningkatan ekonomi dan meminimalisir anggaran yang tidak prioritas dan yang bersifat seremonial,” Tegas Nyanyang.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta, agar pada Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 memperhatikan pemerataan pembangunan di 7 kabupaten kota di kepri, dengan melihat jumlah penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.