Fraksi Demokrat DPRD Kepri Pertanyakan PAD Labuh Jangkar, Harapan dan PKB-PPP Pertanyakan Kinerja OPD Kepri

Anggota DPRD Kepri dari Partaai Demokrat Surya Sardi saat menyampaikan Pandangan Fraksinya pada Sidang paripurna DPRD dengan agenda penympian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD 2023 Kepri, Kamis(10/112022)
Anggota DPRD Kepri dari Partaai Demokrat Surya Sardi saat menyampaikan Pandangan Fraksinya pada Sidang paripurna DPRD dengan agenda penympian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD 2023 Kepri, Kamis(10/112022) (Foto:Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Tiga Fraksi DPRD Kepri, Demokrat, Harapan dan PKB-PPP mempertanyakan tindak lanjut optimalisasi PAD Kepri dari sektor jasa Labuh Jangkar, Serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Kepri yang dianggap sangat memprihatinkan.

Hal itu dikatakan juru bicara fraksi Demokrat Surya Sardi dalam pandangan Fraksinya pada paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023, di Gedung DPRD Kepri, Kamis (10/11/2022).

Politisi Demokrat Dapil Batam ini mengatakan, Kendati partainya mengapresiasi kenaikan target APBD 2023 Kepri yang mencapai 4,11 Triliun. Namun kemajuan pembangunan dari pelaksanaan APBD yang  dilakukan pemerintah provinsi Kepri belum menjawab, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.Sektor pendapatan lanjutnya, dengan target Rp4,111 triliun APBD Kepri 2023 Pemerintah daerah baru mengoptimalkan dari sektor darat dan dana DAU APBN.

Sementara PAD Kepri dari Labuh Jangkar yang sebelumnya disampaikan Gubernur dalam satu tahun Rp200 Miliar, Hingga saat ini tidak dapat dicapai.

“Besaran PAD dari sektor labuh jangkar Rp200 Miliar ini, dua tahun lalu sudah disampaikan dan diekspos Gubernur, Namun sampai saat ini tidak pernah tercapai, mengapa..?,” ujar Surya Sardi bertanya.

Atas hal itu, lanjutnya untuk mencapai target PAD dari sektor Labuh Jangkar ini, secara khusus ia meminta pada Gubernur, dapat melakukan upayakan bersama antara DPRD dan eksekutif untuk mengejarnya dan melakukan rapat-rapat dengan lintas kementerian.

“Yang kedua, Masalah kinerja OPD di Kepri, Saat ini sangat memprihatinkan, Karena, Kepala OPD di Kepri ada yng tidak bisa dihubungi DPRD sebagai mitra kerjanya dengan alasan tidak ada Handphone,” sebutnya.

Atas Hal itu, Surya Sardi meminta pada Gubernur dan Sekda agar memperhatikan dan mengevaluasi kinerja mitra Komisi III DPRD Kepri itu.

Selain itu, Surya Sardi juga meminta ke Sekda Kepri sebagai Tim TAPD dalam penyusunan APBD 2023, agar anggaran Operasional di DPRD jangan sampai kekurangan.

“Karena, sampai saat ini sejumlah hak keuangan anggota DPRD, banyak yang belum di bayarkan,” sebutnya.

Terhadap Program kegiatan pada Nota keuangan dan Ranperda APBD 2023 Kepri, Demokrt juga meminta agar dilakukan Pemerataan pembangunan di Kepri yang menurutnya hingga saat ini belum seimbang dan merata.

“Jalan Simpang Frengki sampai underpass Batam, tiap tahun diajukan melalui Musrenbang dan rapat-rapat dengan PUPR, sampai saat ini tidak dimasukan pembiayaan di APBD,” sebutnya.

Atas hal itu, anggota Komisi III DPRD Kepri ini meminta agar pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di sejumlah daerah di Provinsi Kepri.

Fraksi Harapan Singgung Ketidakhadiran Gubernur dan Kepala OPD Bahas Anggaran

Sementara itu, juru bicara fraksi PAN dan Hanura (Harapan), Yudi Kurnaen pada awal paandangan umum fraksinya, menyoroti ketidak haadiran gubernur dan kepala OPD dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 itu.

“Bahas anggaran APBD di DPRD ini tidak dihadiri Gubernur dan satupun kepala OPD. Atau mereka menganggap Paripurna pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota keuangan dan Ranperda APBD ini tidak penting. Hal ini sangat tidak pantas dan elok,” ujar Yudi.

Dalam pandangan fraksinya, Politisi PAN ini juga menekankan, agar pembahasan Nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri 2023 itu dilaaukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Atas Nota keuangan APBD 2023 Kepri, Yudi juga meminta agar program kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD itu, dilakukan dengan berasaskan pemerataan pembangunan pada 7 kabupaten/kota di Kepri.

Sementara Fraksi PKB dan PPP DPRD Kepri yang saat itu disampaikan Rocky Marciano Bawole, juga menekankan pemerataan pembangunan, serta pelaksanaan pembangunan di daerah sinkron dengan program pemerintah pusat

“Catatan, pada Nota keuangan dan Ranperda APBD 2023 Kepri, Pendapatan dan Belanja  lebih besar dari PAD dan dipenuhi dengan pembiayaan netto, Atas hal itu kami meminta penjelasan dari pemerintah,” sebutnya.

Selain itu, fraksi PKB dan PPP juga meminta agar program dan kegiatan APBD 2023 Kepri, dapat disusun lebih cermat dan program yang direncanakan dapat diimplementasi dengan baik.

Sektor belanja daerah, PKB dan PPP juga meminta agar mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Atas hal itu, Rocky meminta agar pemerintah menjelaskan skala prioritas Program masing-masing OPD di Kepri pada APBD 2023 mendatang itu.

“Setiap anggaran OPD harus dijamin efektifitas dan tidak hanya mengacu pada penyerapan melalui acara seremonial,” sebutnya.

Pada optimalisasi pembangunans sebagaimana tema pembangunan dan Skal prioritas Program, PKB dan PPP juga meminta pada pemerintah agar dapat menjelaskan.

“Kami juga mengingatkan pemerintah, agar mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi akibat kenaikan BBM dan Pandemi Covid saat ini,” tegasnya.

Di akhir sidang, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan,  atas semua pandangan umum fraksi DPRD itu, menjadi catatan untuk ditindaklanjuti pemerintah melalui jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi DPRD besok Jumat (11/11/2022).

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.