Naik Rp229 Ribu Gubernur Tetapkan UMP Kepri 2023 Rp3,279 Juta

Gubernur Kepri Ansar Ahmad
Gubernur Kepri Ansar Ahmad (Dok-Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri Tahun 2023 sebesar Rp3.279.194,- per bulan.

Nilai UMP Provinsi Kepulauan Riau 2023 ini, naik Rp229.022,- atau 7,51 persen dibanding UMP Kepri Tahun 2022 sebelumnya sebesar Rp3.050.172,- per bulan.

Penetapan UMP Kepri ini dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1354 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Mangara M.Simarmata, mengatakan Penetapan UMP Kepri 2023 ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi.

Sebelumnya kata Mangara, pada 2021 pemerintah mengeluarkan PP No.36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam mendorong agar disparitas pengupahan antar daerah dapat diperbaiki.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan kondisi perekonomian yang tidak begitu baik akibat inflasi yang sangat tinggi, Pemerintah melakukan perubahan regulasi agar daya beli pekerja dapat tetap terjaga.

Selanjutnya Kemnaker RI mengeluarkan Permenaker 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja dan masyarakat akibat inflasi yang sangat tinggi.

Sejumlah komponen faktor yang mempengaruhi Upah Minimum adalah besaran Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) di daerah.

“Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 diberlakukan bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun,” ujarnya di Tanjungpinang Senin (28/11/2022).

Sedangkan untuk pekerja/buruh diatas 1 (satu) tahun atau lebih, berpedoman pada Struktur dan skala upah yang dituangkan dalam ketentuan struktur dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.

Penetapan UMP Kepri Tahun 2023 lanjut Mangara, juga telah mempertimbangkan kondisi perekonomian Kepri yang hingga saat ini tidak menentu. Selain itu juga melihat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepri tahun 2022 masih tinggi, yaitu sebesar 8,23 persen (data BPS bulan agustus tahun 2022).

Atas hal itu, pemerintah menyesuaikan upah minimum pekerja  dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha tetap stabil sehingga perusahaan dapat bertahan dan melanjutkan usahanya.

“Gubernur dalam penetapan UMP Kepri 2023 turut mempertimbangkan inflasi sebesar 6,79 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri lanjutnya, mengharapkan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat dapat menerima dan menghargai keputusan penetapan UMP Kepri ini, sehingga kebijakan pengupahan yang telah ditetapakan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya jug telah dilakukan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepri pada tanggal 23 november 2022. Pada sidang tersebut, Dewan Pengupahan provinsi mengusulkan dua Rekomendasi dari Perwakilan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Perwakilan Pengusaha mengusulkan perhitungan UMP Tahun 2023 menggunakan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara Perwakilan Serikat Pekerja, mengusulkan perhitungan UMP Tahun 2023 menggunakan Permenaker No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dengan dua usulan Nilai Upah.

Adapun Perwakilan Pakar/Perguruan Tinggi, menyarankan agar dalam menetapkan UMP Tahun 2023 memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 Tahun 2022.

“Dengan ditetapkannya UMP Kepri Tahun 2023, maka besaran UMP tersebut dapat menjadi acuan bagi kabupaten dan kota yang ada di Kepri untuk menetapkan UMK masing-masing di tahun 2023,” ujarnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.