BP2MI Sosialisasi Bahaya PMI Illegal, Kasus TPPU Terpidana TPPO Acing Mengendap Di Polda Kepri

BP2MI Tanjungpinang gelar Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan dan Penempatan PMI non prosedural ke Luar Negreri di Tanjungpinang.
BP2MI Tanjungpinang gelar Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan dan Penempatan PMI non prosedural ke Luar Negreri di Tanjungpinang. (Foto:Presmedia/Hamid)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di Kepri ke Luar Negeri hingga saat ini masih terus terjadi.

Bahkan, tindak pidana TPPO dengan modus pengiriman PMI non prosedural ini, telah beberapa kali mengakibatkan korban jiwa puluhan PMI Indonesia yang  tenggelam dan hilang di laut saat diselundupkan secara ilegal menggunakan perahu pompong (Perahu kecil-red) di laut Kepri.

Penyelundupan PMI ilegal ke Luar Negeri dari Provinsi Kepri ini, seolah tidak dapat dibendung dan dicegah Aparat Penegak Hukum di laut, Hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan imigrasi dan LSM Gerhana Pro (Gerakan Hati Anak Profesional) Kepri menggelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan dan Penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat, RT, RW dan Lurah di Tanjungpinang Selasa (29/11/2022).

Pokja BP2MI kota Tanjungpinang Irfan mengatakan, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar Negeri, adalah pahlawan devisa bagi Negara.

Hal itu dibuktikan dengan besaran Rp 71 Triliun devisa PMI, sumber pendapatan Negara dari pengirim ribuan PMI yang bekerja di Luar Negeri tersebut.

Irfan juga mengatakan, BP2MI sebagai Badan, memiliki fungsi melindungi dan memberikan pelayanan pada PMI korban penipuan di luar negeri.

“Jika PMI kita bermasalah atas pekerjaan dan Kontraknya di Luar Negeri. maka kita membantu untuk menyelesaikan, demikin saat berangkat untuk penempatan pulang,” jelasnya.

Tragisnya, dari sejumlah PMI yang menjadi korban TPPO itu, banyak dimanfaatkan Oknum dan pelaku tertentu sebagai objek dalam mendapatkan keuntungan, dengan iming-iming mendapat pekerjan tanpa bayar Permited atau izin bekerja di Luar Negeri.

“Maka dari itu, bagi WNI yang mau bekerja di Luar Negeri diharapkan berangkat dengan prosedur dan mekanisme yang legal,” ujarnya.

Sementra itu, Satf kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Gatot mengatakan, Imigrasi sebagai lembaga yang mengeluarkan dokumen resmi bagi WNA untuk berangkat ke luar Negeri, akan memproses dokumen tersebut kepada setiap WNI sesuai dengan permohonan pemohon.

“Tetapi untuk Paspor sebagai dokumen resmi untuk dipergunakan sebagai tenaga kerja, Tentunya harus disertai surat dari Disnaker,” ujarnya.

Sedangkan bagi Pekerja sebagai perawat, disertai dengan sertifikat keahlian. Kenyataanya, lanjut Gatot, banyak warga sengaja membuat Paspor Pelancong, namun digunakan untuk bekerja sebagai Migran.

“Jika terjadi permasalahan, baru melaporkan diri ke duta yang ada di luar negeri, yang begitu sering terjadi,” pungkasnya.

Oleh karena itu lanjut Gatot, setia WNA pemohon paspor sebagai dokumen resmi perjalanan ke Luar Negeri, hendaknya memiliki tujuan  dan maksud yang jelas, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Sementara itu, Ketua DPW Gerhana Pro (Gerakan Hati Anak Profesional) Kepri Buana Fauzi Februari, mengatakan banyaknya pelabuhan tikus yang tidak diawasi di Kepri, menjadi celah bagi oknum tertentu dalam mengirimkan PMI secara ilegal.

Hal itu, diperparah dengan minimnya Pengawas migran illegal di pelabuhan yang dimanfaatkan untuk mengangkut dan memasok PMI dari dan keluar Negeri di Kepri.

“Oleh karena itu, pemantauan dan pengawasan Imigran PMI di Kepri itu perlu dilakukan secara bersama. BP2MI juga diminta untuk mendapatkan data dari pihak disnaker dan Imigrasi,” ujarnya.

Gerakan Hati Anak Profesional Kepri ini, juga akan ikut melakukan pengawasan terhadap pengiriman PMI secara ilegal dari sejumlah pelabuhan di Kepri.

Kasus TPPU Susanto dan Mulyadi Mengendap di Polda Kepri

Sementara itu, Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terpidana Susanto alias Acing dan Mulyadi Alias Ong, hingga saat ini “Mengendap” dan belum diproses penyidik Polda Kepri.

Hal itu ditandai dengan pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka Susanto alias Acing dan Mulyadi Alias Ong oleh Kejaksaan Tinggi Kepri ke Penyidik Polda, karena tidak ada tindak lanjut pengiriman Berkas Perkara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gery Yasid melalui Kepala seksi Penerangan Hukum Kejati Nixon Andreas Lubis, membenarkan pengembalian SPDP kedua terlapor tersebut ke penyidik Polda Kepri.

Pengembalian SPDP kasus TPPU ke dua tersangka itu lanjutnya, sudah dua kali dilakukan Kejati Kepri, karena tidak ditindaklanjuti penyidik Polda dengan pengiriman Berkas.

Pengembalian SPDP sendiri, dilakukan Kejati, setelah 3 bulan di terima dari penyidik Polda Kepri, Namun belum ada tindak lanjut tahap satu (Pengiriman berkas Perkara-red).

“Pengembalian SPDP kasus TPPU atas nama terlapor Susanto alias Acing dan Mulyadi alias Ong itu, dilakukan Jaksa pada 16 April 2022, setelah 3 bulan tidak ada tindak lanjut berkas,” ujarnya pada PRESMEDIA.ID belum lama ini.

Sebelum dikembalikan, lanjut Nixon, Jaksa Kejaksaan Tinggi Kepri, juga telah menyurati penyidik Polda melalui P17 pertama dan P17 kedua. Tujuannya, sebagai koordinasi dan mempertanyakan tindak lanjut penyidikan dari kasus TPPU atas SPDP yang dikirim tersebut.

Namun hingga saat ini, tindak lanjut Berkas Perkara dari pengiriman SPDP kasus TPPU itu, tak kunjung dilimpahkan Polda kepri.

Adapun surat SPDP yang sebelumnya dikirimkan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri itu adalah SPDP Nomor: B/11/I/2022/Ditreskrimum pada 14 Januari 2022 lalu atas Nama terlapor Susanto Alias Acing dan SPDP Nomor:B/12/I/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Januari 2022 atas nama terlapor Mulyadi alias Ong.

Dalam SPDP ini, kedua tersangka TPPO sebelumnya ini disangka melanggar Pasal 3 atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas tindak Pidana asal, Perdagangan Orang yang saat ini sedang disidangkan di PN Tanjungpinang.

Polda Kepri melalui, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol.Harry Goldenhardt yang telah dikonfirmasi dengan pengembalian SPDP kasus TPPU ini tak kunjung memberi tanggapan.

Kepada PRESMEDIA.ID, Harry Goldenhardt mengatakan akan memberi tanggapan kalau sudah ada datanya. “Nanti ya, kalau saya sudah ada datanya,” ujarnya singkat.

Penulis:resmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.