Ini 6 Hal Yang Jadi Fokus Presiden Pada APBN 2023

Presiden Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani menyerahkan DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (01/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab)
Presiden Jokowi didampingi Menkeu Sri Mulyani menyerahkan DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (01/12/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab)

PRESMEDIA.ID, Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/12/2022), menegaskan bahwa terdapat 6 hal yang menjadi fokus pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.

Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutannya usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan, betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Presiden.

Jokowi menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara.

“Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tuturnya.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut. Sehingga output-nya benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah],” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.

“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Menutup arahannya, Presiden kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.