APBN 2023 Fokus Jaga Pemulihan Ekonomi Dan Waspadai Gejolak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

PRESMEDIA.ID, Nasional – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan APBN Tahun 2023, dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi dan meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” ujar Menkeu saat mendampingi Presiden membagikan DIPA serta TKDD di Istana Negara, sebagai mana dikutip dari setkab.go.id, Kamis (1/12/2022).

Menkeu mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.

“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi. Pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Target ini, sambung Menkeu, juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif, serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.

Menkeu menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara baik di pusat dan daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” pungkas Sri Mulyani.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.