Dirjen Keuda Mendagri Minta Kepala Daerah Genjot Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menghadiri Rakor TAPD di Batam
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menghadiri Rakor TAPD di Batam (humas-Kepri) 

PRESMEDIA.ID, Batam – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan, Pemerintah daerah melalui Gubernur, Bupati dan Wali kota mempercepat realisasi penggunaan APBD dengan maksimal, dalam menangani menggerakan ekonomi, penanganan inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (25/11/2022).

Rakornas ini sendiri, fokus membahas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanganan Inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) tahun 2022.

Kegiatan ini dihadiri TAPD Provinsi, Kabupaten/Kota di Batam, Sekretariat Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri.

Acara sendiri dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Fatoni menjelaskan, Rakornas yang dilaksanakan sangat penting untuk mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada Pemerintah daerah, Fatoni juga mengingatkan agar tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi.

“Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,” tegas Fatoni.

Dalam keadaan darurat dan kondisi mendesak lanjutnya, daerah bisa menganggarkan pada APBD perubahan.

“Termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,” tutur Fatoni.

Dasar penggunaan BTT sebutnya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Related Posts
Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) pada peraturan itu disebutkan bahwa keadaan darurat meliputi beberapa hal. Pertama, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Kedua, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ketiga, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Di sisi lain, Fatoni menekankan pentingnya Pemda untuk membantu pengendalian inflasi di daerah dengan melakukan berbagai strategi dan inovasi. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Menurut Fatoni, Pemda harus mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan Satgas Pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, dan dapat melaksanakan gerakan hemat energi.

Selain itu, Pemda dapat melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antardaerah, mengintensifkan jaring pengaman sosial, dan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) untuk mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.

“Upayakan inflasi ini sebagai isu prioritas, membangun sinergi semua stakeholder dan jangan membuat masyarakat panik serta buat masyarakat agar tetap tenang,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.