Presiden Perintahkan Berantas Mafia Tanah,Tapi di Kepri Lapdu Masyarakat Banyak Mengendap

Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI Joko Widodo

PRESMEDIA,ID, Tanjungpinang – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar memberantas mafia tanah. Perintah itu disampaikan Presiden ke ke Menteri ATR/Kepala BPN serta Aparat Penegak Hukum saat menyerahkan secara simbolis 1,55 juta sertifikat tanah untuk rakyat 34 Indonesia di Istana Negara, Jakarta Kamis (01/12/2022) siang.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah itu.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, ‘Pak, sudahlah. Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat.

Presiden juga mengatakan, Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip.

“Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sekali lagi, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat,” ujarnya.

Lapdu Mafia Tanah Masyarakat di Kepri Mengendap

Sayangnya, Perintah Presiden Joko Widodo ini, belum sepenuhnya terlaksana di Provinsi Kepri. Pasalnya, sejumlah Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat atas dugaan mafia tanah di Bintan dan Tanjungpinang hingga saat ini banyak yang mandek dan mengendap di meja Aparat Penegak Hukum.

Salah satu LP yang mengendap adalah Laporan Pengaduan warga di Polda Kepri atas dugaan mafia tanah dan penyerobotan lahan PT.Ekspasido di kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Bintan.

Kendati kasus ini, sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Polda Kepri, Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Selanjutnya, pihak perusahaan kembali mengadukan penyerobotan dan dugaan mafia tanah di Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan timur itu ke Polres Bintan, atas pengeluaran puluhan Surat Ketengan Tanah (SKT) yang diduga dilakukan Lurah dan Camat Bintan Timur saat itu.

Sejumlah SKT surat tanah itu, dikeluarkan Lurah dan Camat diatas lahan milik perusahaan pada masyarakat. Pengeluaran SKT oleh oknum lurah dan Camat Bintan Timur ini, diduga sarat dugaan penerimaan gratifikasi berupa bagian lahan.

Akibatnya, sejumlah masyarakat yang sebelumnya membeli lahan atas SKT yang dikeluarkan Lurah dan Camat itu, diperiksa dan panggil Polisi.

Kapolres Bintan AKBP. Tidar Wulung melalui kasi Humas Polres Bintan Ipda.M.Alson mengatakan, Laporan Pengaduan masyarakat atas dugaan penyerobotan dan mafia tanah atas pengeluaran SKT itu, saat ini dalam penyelidikannya Polres Bintan.

“Masih dalam penyelidikan, dan saat ini sudah 19 saksi yang diperiksa, termasuk mantan Lurah dan Camat yang mengeluarkan SKT,” ujarnya belum lama ini.

Sementara kasus dugaan penyerobotan dan mafia tanah di Bintan, juga dilaporkan warga Bintan Jefri, di Jalan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Bintan pada 2021 lalu.

Sayangnya, Kendati kasus ini sudah diadukan sejak 2 Juli 2021 lalu ke Polres Bintan, Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut hukum yang dilakukan oleh Polisi.

Hal yang sama, juga terjadi pada warga Tanjungpinang P.ardamean Sembiring. Warga yang sebelumnya memiliki lahan di Dompak ini, mengaku telah mengabdikan dugaan Mafia Tanah di lahan miliknya di Kelurahan Batu Sembilan kecamatan Tanjungpinang Timur beberapa bulan lalu ke Polresta Tanjungpinang.

Namun penyidik Polresta Tanjungpinang, malah mengusut dugaan mafia tanah yang dilaporkan dengan kasus penyerobotan.

Tentu hal ini, membuat Pardamean Sembiring bingung. Apa lagi penyidik Polres telah mengeluarkan penghentian penyelidikan dengan alasan tidak ditemukan unsur melawan hukum atas laporan pengaduan yang dilakukan.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.