Gubernur Minta Pembentukan Tiga PN, PTUN Tanjungpinang Pinjam Gedung Kantor di Batam Terlupakan Buat MA Bingung

*Biro Hukum dan Humas MA Juga Bingung "PTUN Kok di Batam"

Biro Hukum dan Humas MA Subandi dan Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto dan pejabat MA lainnya bingung PTUN Kok di Batam saat menggelar konferensi pers
Biro Hukum dan Humas MA Subandi dan Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto dan pejabat MA lainnya bingung PTUN Kok di Batam saat menggelar konferensi pers

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad meminita Mahkamah Agung (MA) membentuk 3 Pengadilan tingkat Pertama (PN) di Provinsi Kepri.

Namun keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang yang saat ini masih menumpang dan meminjam gedung kantor di Sekupang-Batam justru terlupakan. Bahkan, keberadaan PTUN di Batam dan bukan di Pusat Ibukota provinsi Kepri ini, membuat aparatur MA “bingung”.

Permintaan pembentukan 3 PN Tingkat pertama itu, disampaikan langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad, ke Ketua MA HM.Syarifuddin pada peresmian operasional 13 Pengadilan Tinggi Tingkat Banding (PT) Umum, dan PT Agama di Tanjungpinang Senin (5/12/2022).

Kepada Ketua MA, Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, Dari 7 Kabupaten/kota di Kepri baru terdapat 4 Pengadilan negeri Tingkat Pertama. Sementara jumlah perkara dalam satu tahun di Kepri, mencapai 5 ribuan lebih.

Sejumlah daerah Kabupaten yang belum ada Pengadilan Tingkat Pertamanya itu, kata Ansar adalah Kabupaten Bintan, Lingga dan Anambas.

“kepada Ketua MA, kami berharap hendaknya kedepan keberadaan Pengadilan Tingkat Pertama (PN) di 3 kabupaten ini bisa diusulkan,” ujarnya.

Menanggapi permohonan gubernur itu, Ketua MA HM. Syafruddin mengatakan, Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama (PN) dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Mengenai pembentukan, dilakukan berdasarkan usulan daerah.

“Dalam 2 atau 3 bulan yang lalu sudah mengusulkan 39 pengadilan tingkat pertama yang baru. Tapi saya rasa karena Pak Gubernur mengatakan belum diusulkan, mungkin diantara 39 yang kita usulkan itu belum termasuk. Oleh karena itu silahkan diusulkan,” ujarnya.

Pengusulan Pengadilan Tingkat Pertama (PN) Lanjut ketua MA, diawali usulan dari bawah dan didukung oleh pemerintah daerah setempat. Nanti, berangsur naik ke atas sampai kepada Ketua MA.

“Nanti kita akan usulkan pada Presiden untuk menentukan pengadilan tingkat pertama yang belum ada. Dan hanya butuh keputusan Presiden, tidak perlu Undang-Undang. Nah mudah-mudahan bisa secepatnya diusulkan dan kami bisa cepat melanjutkan ke Presiden,” ujarnya saat itu.

PTUN Tanjungpinang di Batam Buat MA “Bingung”

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Subandi dan Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto, malah mengaku “bingung” tentang keberadaan PTUN Tanjungpinang di Batam itu, yang tidak ditempatkan di ibukota Provinsi Kepri Tanjungpinang.

“Memang keberadaan PTUN Tanjungpinang di Batam ini agak unik. Oleh karena itu, hal ini nantinya akan menjadi kajian Mahkamah Agung, pakah PTUN Tanjungpinang di Batam itu perlu dipindahkan ke pusat Ibu kota Provinsi yaitu di Tanjungpinang,” sebutnya Isdaryanto.

Pengajian lanjutnya, akan dilakukan MA berdasarkan aturan dan efektifitas keberadaan PTUN Tanjungpinang tersebut.

Sementara mengenai pengalokasikaan anggaran Gedung PTUN, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Obandi mengaku belum dapat memastikan, apakah DIPA MA pada 2023 mendatang juga mengalokasikan anggaran pembangunan gedung PTUN Tanjung Pinang itu.

“Nanti akan kami tanyakan dulu ke bagian perencanaan Sekretariat, demikian juga mengenai ketersediaan lahannya. Apakah pemerintah daerah juga menyedikan,” ujarnya.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.