Pekerjaan Proyek G12 Persiapan Serah Terima, Pedagang Kaki Lima Direlokasi

Gubernur Ansar Ahmad saat meninjau kawasan proyek Gurindam 12 Tepi Laut, Tanjungpinang, baru-baru ini. (Foto: Istimewa/Presmedia.id).
Gubernur Ansar Ahmad saat meninjau kawasan proyek Gurindam 12 Tepi Laut, Tanjungpinang, baru-baru ini. (Foto: Istimewa/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Proyek Pembangunan Infrastruktur Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang yang menelan dana Rp487.999,203,600,- akan segera diserahterimakan kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara (GKN) Bandung Jawa Barat ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Proyek yang sebelumnya sarat temuan BPK atas sejumlah kekurangan volume dan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor ini belum siap, akan segera dilakukan persiapan Final Hand Over (FHO) (Serahterima) Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana ke Pemerintah provinsi Kepri melalui Dinas PUPR Kepri.

Persiapan serah terima Pekerjaan Proyek G12 ini, ditandai dengan relokasi ratusan pedangang kaki lima dan jasa permainan anak-nak di Zona 1A dan pesisir pantai terhitung mulai 05 Desember 2022.

Relokasi sejumlah pedagang ini, dilakukan melalui musyawarah antara sejumlah Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Perwakilan Pedagang Kaki Lima Tugu Sirih, di Ruang Rapat Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau, Gedung C2 Lantai 1 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Pulau Dompak, Senin (05/12/2022).

Dalam pertemuan itu disepakati, untuk bersama-sama turun ke lokasi melakukan pendataan, dan setelah pendataan tidak ada lagi aktifitas pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima dan jasa permainan anak, akan direlokasi ke Zona 1B.

Relokasi permanen dilakukan setelah dilakukan pendataan dan pemetaan mengenai jenis usaha dan jumlah pedagang kaki lima dan jasa permainan anak selesai dilakukan.

Selanjutnya, penempatan pedagang kaki lima dan jasa permainan anak, akan dilakukan dengan cara pengundian, penataan parkir roda 2 di tempatkan di Zona 1B di sekitar Gardu.

Sedangkan parkir roda empat, ditempatkan di ruas jalan Zona 1A. Ruas jalan zona 1A hanya untuk parkir kendaraan roda empat dan tidak ada aktifitas lainnya.

Pemerintah selanjutnya akan membangun toilet yang lebih baik di zona 1B, dan harus ada pemetaan untuk tempat penitipan barang pedagang kaki lima dan jasa permainan anak.

Sebelumnya, Proyek Pembangunan Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang ini sarat dengan temuan di LHP-BPK. Sejumlah temuan itu berupa, kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan kontraktor pelaksana.

Temuan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. Guna Karya Nusantara (GKN) itu tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPD-APBD 2020 Provinsi Kepri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Penyedia, Konsultan Manajemen konstruksi, PPK dan PPTK dari dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri. Ditemukan kekurangan Volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN di lokasi senilai
Rp737,251,799,-.

Sejumlah item pekerjaan kurangan Volume itu antara lain, Perkerasan Beton Semen, Beton mutu yang rendah, Baja Prategang yang tidak sesuai spek pada Kerb Pracetak jenis 2, Kerb Pracetak jenis 6, serta Utilitas dan pelayanan Penerangan jalan berupa jaringan dan Lampu taman.

Selain itu, juga ditemukan Pekerjaan yang tidak dikerjakan PT. GKN seperti, Pemasangan Lampu Sorot 400 Watt yang tidak dilaksanakan, Main Hol Panel yang tidak ada, Manhole Sparing Pipa yang tidak sesuai.

Lampu Penerangan Gardu Sl 36 Watt yang tidak dikerjakan, Saklar Tunggal, Panel Penerangan Gardu yang tidak diadakan, demikian juga Instalasi Penerangan lainya, serta Pondasi PJU kurang volume karena tidak memiliki tiang dan armatur.

Atas sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan spek ini, BPK menyatakan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp737, 251,799,- lebih yang harus dikembalikan kontraktor PT.GKN ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Terkait dengan temuan dan pengembalian dana ini, kepala dinas PUPR Kepri, Abu Bakar belum memberi Tanggapan, Demikian juga kontraktor pelaksana yang berusaha dihubungi media ini, juga belum memberi tanggapan.

Pekerjaan Proyek Penataan G-12 tepi laut sendiri, dilaksanakan Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri dengan sistem Tahun Jamak selama 3 Tahun mulai dari 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai kontrak awal Rp487.999,203,600,-.

Pelaksanaan proyek tahun Jamak Provinsi Kepri ini ditetapkan atas kesepakatan DPRD dan Gubernur Kepri tahun 2018 tentang pembiayaan proyek Strategis Provinsi Kepri.

Selanjutnya melalui tender lelang, Proyek ini dimenangkan PT.Guna Karya Nusantara (GKN) yang beralamat di Kota Bandung Jawa Barat melalui kontrak Kerja Nomor:2.2/SP-HS/MY-FSK/PUPP-BM/APBD/X/2018 pada 2 oktober 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 822 hari.

Namun dalam pelaksana teknis dilapangan dilakukan oleh Akim alias Asri kontraktor dan pemilik sejumlah Perusahaan di Tanjungpinang.

Mengenai hubungan Akim alias Asri dengan PT. GKN, sejumlah pihak menyatakan, Akim Alias Asri merupakan kontraktor yang meminjam pakai PT.GKN untuk memenangkan proyek G12 Tepi Laut Tanjungpinang.

Setelah 3 tahun masa pelaksanaan, Pada 31 Desember 2021 Dinas PUPR menyatakan proyek berakhir dan melalui PHO nomor 2.2/BASTO/MY-FSK/PUPP-BM/APBD/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 PUPR menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen dengan pembayaran nilai kontrak Rp.427.449,338, 625,-.

Namun dari total nilai kontrak yang harus dibayar ini, Pemerintah Provinsi Kepri masih memiliki tunggakan tunda bayar ke PT.GKN senilai Rp1.056,890,974,- yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.