Mengaku Tertekan Saat Diperiksa Jaksa, Terdakwa Makmur Bantah Keterangan di BAP

*Sidang Lanjutan Korupsi Rp7,7 M Tuper DPRD Natuna 2011-2015

Sidang pemeriksaan terdakwa sebagai saksi, mengaku tertekan saat diperiksa Jaksa, terdakwa korupsi Rp7,7 M Tuper DPRD Natuna membantah keterangan di BAP (Foto: Roland/Presmedia)
Sidang pemeriksaan terdakwa sebagai saksi, mengaku tertekan saat diperiksa Jaksa, terdakwa korupsi Rp7,7 M Tuper DPRD Natuna membantah keterangan di BAP (Foto: Roland/Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan Sekretaris DPRD Natuna, terdakwa Makmur, membantah sejumlah keterangannya di BAP, dalam kasus korupsi tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Natuna Rp7,7 miliar tahun 2011-2015.

Terdakwa mengaku, tertekan dan diarahkan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus yang menjeratnya itu.

Hal itu dikatakan Makmur pada sidang lanjutan kasus korupsi tunjangan Perumahan DPRD Natuna dengan agenda memeriksa masing-masing terdakwa sebagai saksi di PN Tanjungpinang Rabu (7/12/2022).

Pada sidang lanjutan ini, lima terdakwa masing-masing Ilyas Sabli, Raja Amirullah, Hadi Chandra Syamsurizon dan M. Makmur juga dihadirkan secara fisik ke PN Tanjungpinang.

Dalam pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum John Freddy Simbolon memeriksa terdakwa, berdasarkan keterangan yang diberikan di BAP saat penyidikan.

Kepada terdakwa Makmur selaku Sekwan DPRD Natuna, JPU John Freddy Simbolon menanyakan, apakah seluruh keterangan yang diberikan di BAP saat pemeriksaan sudah sesuai dan benar?. Atas pertanyaan itu, Makmur menyatakan sudah sesuai.

Namun ketika masuk materi pertanyaan, Makmur sebagai Sekwan DPRD Natuna kala itu, membantah menyebut, Kasubag Keuangannya di Sekwan DPRD Natuna, Erni Erawati menyusun draf besaran tunjangan perumahan DPRD Natuna itu dalam konsep SK Bupati.

Demikian juga mengajukan konsep SK Bupati yang diajukan ke bagian Hukum Sekda Natuna untuk ditelaah dan dikoreksi dan diparaf olehnya, sebelum ditandatangan Sekda Natuna Ilyas Sabli juga dibantahnya.

Keterangan mengenai munculnya jumlah besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD Natuna Rp14 juta, Wakil Ketua, Rp13 juta dan anggota DPRD Rp12 juta, juga dikatakan, bukan dia yang menetapkan.

Demikian juga mengenai SK Bupati Nomor 77 tahun 2010 yang disebut di BAP, berawal dari ketua DPRD Natuna Hadi Chandra dengn perintah harus dilaksanakan dan kemudian diparaf juga dikatakan tidak benar.

Pernyataan lain Makmur di BAP yang dibantah, adalah mengenai Draft SK Bupati yang disebut kalau tidak diparafnya maka Sekda tidak mau memparaf dan Bupati tidak mau menandatanganinya juga dikatakan tidak benar.

Keterangan, yang dibantahnya juga mengenai kenaikan tunjangan Rp2 Juta per bulan yang awalnya disebut diucapkan dan atas perintah Hadi Chandra juga dikatakan tidak benar.

Selain itu, Makmur juga membantah keterangannya di BAP yang menyebut tidak mungkin dia (Saya-red) koreksi sendiri, sebab tidak ada untungnya juga bagi saya serta pengakuannya yang menyebut tidak dapat menolak permintaan Hadi Chandra karena merupakan pimpinannya di DPRD.

Terhadap sejumlah keterangan di BAP penyidik itu, Makmur mengatakan, secara psikologis mentalnya terganggu saat diperiksa Jaksa Kejati dalam penyidikan kasus itu, dan apa yang disampaikan Jaksa, dirinya sangat kaget karena seolah-olah dia (terdakwa Makmur-red) diarahkan Jaksa untuk menjawab hal seperti itu di BAP.

“Saya ada 13 kali diperiksa di Kejati Kepri dari Pukul 09.00 WIB sampai 20.00 WIB. Saya juga tidak pernah dipanggil pak Hadi Chandra untuk menaikkan tunjangan perumahan DPRD Natuna,” bantahannya.

Namun demikian, terkait kenaikan besaran tunjangan perumahan DPRD dikatakan terdakwa Makmur, diketahui berdasarkan laporan pegawainya Erni Erawati.

“Dalam laporannya Pak Ketua (Hadi Chandra) meminta kenaikan tunjangan perumahan itu,” kata Makmur menirukan ucapan Erni.

Atas hal itu, Lanjut Makmur, Dia mempercayai laporan Erni dan meminta staf Sekwan yang membidangi peraturan untuk mempelajari Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Natuna itu.

“Sebab jika saya tidak menjalankan apa yang diajukan anggota dewan maka saya yang akan disanksi anggota kepadanya,” ujar makmur.

Ketika ditanya Jaksa dan Hakim mengenai standar harga sewa rumah yang digunakan dalam penetapan dana besaran tunjangan perumahan DPRD Natuna itu, Makmur juga mengaku tidak ada patokan standar yang digunakan.

“karena memang belum ada standar aturan sewa rumah di Natuna tetapi kami pernah mengecek bahwa sewa tertinggi hotel di Natuna sekitar Rp20 juta sampai Rp 30 juta per tahun,” ujarnya.

Sekedar mengingatkan, lima terdakwa Korupsi Tunjangan DPRD Natuna ini, ditetapkan Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai tersangka pada 2017 lalu.

Kelima terdakwa, didakwa melakukan korupsi menguntungkan diri sendiri dan orang lain atas jabatan yang ada padanya, atas pengalokasian dan pembayaran dana tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mengakibatkan kerugian negara Cq pemerintah Natuna sebesar Rp7,7 Miliar.

Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP dalam dakwaan primair.

Dan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Anehnya, hingga sidang saat ini , lima terdakwa korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna ini, tidak pernah ditahan oleh Jaksa dan Hakim hingga saat ini.

Penulis: Roland
Editor : Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.